14 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan pedagang kaki lima atau PKL yang semula meraup rupiah di sepanjang trotoar Malioboro direlokasi ke Teras Malioboro atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwono X. Melalui Peraturan Gubernur yang telah dikeluarkan, sang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menginginkan agar sepanjang kawasan Malioboro bersih dari PKL. Relokasi dimulai pada 26 Januari 2022.
Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan, “Bersamaan relokasi ini, saya siapkan Peraturan Gubernur yang melarang di sepanjang Malioboro tidak boleh lagi ada PKL berjualan di situ.” PKL akan ditempatkan di eks lahan Bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata.
Bagi pemimpin daerah DI Yogyakarta tersebut, ia telah menanti momentum baik penataan kawasan Malioboro yang saat ini sudah rapi, utamanya atas hadirnya jalur pedestrian yang lebih luas dari ujung utara hingga selatan. Relokasi PKL Malioboro tidak bisa dihindari mengingat para PKL selama ini menempati lokasi yang tidak diperuntukkan untuk mereka. Sebagaimana fungsinya, Sultan bertrotoar semestinya menjadi jalan bagi pejalan kaki dan area depan bagi pertokoan di kawasan tersebut.
Sultan menyatakan bila tujuan dari proses relokasi adalah untuk mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki yang lebih berkualitas di area pedestrian sehingga terbukanya akses Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya selaku pusat pelayanan kota di DI Yogyakarta.
Tidak hanya itu, pemindahan PKL ke Teras Malioboro menjadi instrumen kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dengan lembaga dunia UNESCO. Dengan adanya usulan untuk menjadikan Malioboro bagian dari Sumbu Filosofi, maka sudah semestinya ada upaya penataan dan perbaikan kondisi wisata.
Walau demikian, agenda relokasi PKL Malioboro untuk pindah ke Teras Malioboro tidak mendapat sambutan baik dari para pedagang yang telah lama mendiami trotoar. Sejak sebelum pemindahan pada Januari 2022, PKL Malioboro telah banyak menyuarakan keberatan mereka atas proses relokasi ke tempat baru. Para PKL Malioboro yang tergabung ke dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Kota Yogyakarta pun melaporkan keluhan ke DPR DI Yogyakarta pada 15 Desember 2021.
"Kenapa sekarang Pemerintah Yogyakarta justru ingin mengubahnya, mau seperti di Singapura? Kota-kota lain justru ingin seperti Malioboro," ujar Wawan Suhendra selaku Ketua APKLI Kota Yogyakarta.
Bagi Wawan dan PKL lainnya, lokasi tujuan relokasi berada pada posisi masuk ke dalam, bukan tepat pada pinggir jalan. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya konsumen yang kehilangan suasana belanja. Pada saat pemberitahuan adanya pemindahan, para PKL tidak mendapatkan jaminan akan bahwa pedagang akan mendapat keuntungan yang sama dengan saat masih di trotoar.
Meskipun sempat meminta menunda proses relokasi, PKL Malioboro tetap mulai bergerak memindahkan dagangan mereka menuju ruang baru di eks lahan Bioskop Indra sebagai Teras Malioboro 1 dan bekas kantor Dinas Pariwisata sebagai Teras Malioboro 2 terhitung pada 1 Februari 2022.
Berbagai angkutan, seperti becak, sepeda motor, mobil angkutan, hingga gerobak dikerahkan untuk membawa dagangan menuju lapak baru. Terdapat sekitar 1.800 lebih pedagang menempatkan diri pada lokasi berjualan masing-masing walau beberapa masih meninggalkan gerobak lama di trotoar.
Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyampaikan bila pihaknya masih akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan relokasi PKL di Teras Malioboro. Upaya untuk terus menata jalur pedestrian Malioboro sembari mengatur agar PKL masih terus mendapat hak berjualan di Teras Malioboro masih dijalankan hingga saat ini.
Pribadi Wicaksono berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: 4 Alasan Sultan HB X Tetap Merelokasi PKL Malioboro Awal Tahun Ini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
