6 Larangan Keras Mendagri Tito untuk Pejabat Daerah, Jangan Flexing Jangan Pesta No Seremonial Awas Bicara

Ilustrasi. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas yang wajib dipatuhi seluruh kepala daerah di Indonesia. Tujuannya jelas: efisiensi anggaran, menjaga kepercayaan publik, dan meredam keresahan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi sulit.

Dalam keterangannya, Tito menekankan bahwa pejabat daerah tidak boleh lagi menggelar kegiatan yang terkesan foya-foya atau pamer kemewahan, baik untuk acara dinas maupun pribadi.

Berikut daftar larangan Mendagri Tito untuk pejabat daerah:

✓ Stop kegiatan seremonial boros – Semua acara dinas yang hanya menghamburkan anggaran harus ditunda.
✓ Jangan gelar pesta mewah atau hiburan besar – Acara yang terkesan berlebihan dilarang keras.
✓ Tidak boleh flexing kemewahan – Pejabat dan keluarganya dilarang pamer harta di depan publik.
✓ Acara pribadi wajib sederhana – Ulang tahun, pesta keluarga, hingga hajatan pejabat harus dijalankan secara hemat.
✓ Tunda perjalanan ke luar negeri – Kepala daerah dilarang plesiran demi menunjukkan empati kepada rakyat.
✓ Hati-hati bicara di ruang publik – Pejabat diminta hanya menyampaikan hal sesuai tupoksi agar tidak menimbulkan gejolak.

🎯 Pesan Mendagri:

“Jangan sampai rakyat sedang prihatin, pejabat malah pesta. Itu bisa viral dan memicu kemarahan publik,” tegas Tito.

Ia juga pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir. Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah.

Selain itu, Tito Karnavian juga mengingatkan pejabat daerah agar berhati-hati saat menyampaikan pernyataan publik.

Ia menegaskan, setiap pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menghindari salah tafsir yang dapat memicu gejolak baru di masyarakat.

Instruksi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pejabat harus menunjukkan empati, hidup sederhana, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan bahkan menyebut langkah Mendagri Tito sebagai kebijakan tepat untuk menjaga stabilitas sosial di tengah meningkatnya demonstrasi dan tekanan ekonomi. Aris Arianto