4 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengimbau seluruh kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang diusung Partai Gerindra tidak melakukan korupsi.
“Suatu waktu nanti saya akan pertemukan Ibu/Bapak dengan menteri terkait, tapi itu semua harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” kata Muzani saat bersilaturahmi dengan kepala daerah terpilih dari Partai Gerindra se-Provinsi Lampung pada Ahad, 12 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk selesai dengan urusan pribadinya terlebih dahulu, karena menjadi pemimpin merupakan pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara.
Dia menambahkan rekomendasi yang diberikan Partai Gerindra untuk para kepala daerah terpilih merupakan tanda ikatan perjuangan dan batin. Karena itu, partai tidak hanya memberikan dukungan saat kampanye, tetapi juga saat menjabat.
“Kami merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan Bapak/Ibu pada saat menjabat nanti,” ujar Muzani.
Menurut dia, sikap tersebut sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi menyelesaikan permasalahan masyarakat.
“Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak/Ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan provinsi Lampung,” tuturnya.
Muzani juga menyebutkan kepala daerah merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Sehingga, dia menekankan pentingnya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah.
“Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah. Program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program Presiden, tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah,” ucapnya.
Muzani pun meminta kepala daerah terpilih di Lampung mencatat seluruh masalah kemasyarakatan karena Presiden Prabowo menginginkan provinsi itu menjadi salah satu daerah penopang swasembada pangan nasional.
Prabowo akan Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih untuk Jalani Retreat
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan atau retreat.
Yusril menuturkan retreat itu akan menyerupai retreat kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, 24-27 Oktober 2024. Kala itu, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, dan staf khusus presiden mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi.
“Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Menurut Yusril, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat. Namun jadwal retreat itu bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Karena itu, pemerintah saat ini sedang membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Yusril telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada Jumat. Pertemuan itu membahas pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang tidak sedang melakukan proses sengketa di MK.
Pemerintah berencana melantik kepala daerah yang tidak ada sengketa lebih dahulu. Bagi kepala daerah terpilih dan masih bersengketa, Yusril mengatakan pemerintah menunggu putusan MK.
“Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa jalan terus saja di Mahkamah Konstitusi,” kata Yusril.
Dia mengatakan ada dua putusan MK yang bisa jadi pertimbangan untuk melakukan pelantikan lebih dahulu. Yusril tidak menjelaskan nomor putusan MK itu. Yusril hanya menjelaskan putusan itu masih membutuhkan klarifikasi dari MK. Mengenai hal itu, pemerintah juga akan membicarakannya dengan DPR.
MK memulai sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. Per Selasa, 7 Januari 2025, tercatat ada total 310 perkara yang akan disidangkan oleh MK dimulai pada Rabu, 8 Januari 2025.
Hendrik Yaputra dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Soal Pemagaran Laut di Pesisir Tangerang, AHY Berharap Segera Terungkap
