Anggota Komisi I DPR Sebut BRICS bisa Perkuat Posisi Tawar Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan keputusan pemerintah bergabung ke dalam aliansi BRICS bisa memperkuat posisi tawar Indonesia di arena internasional. Terutama dalam memperjuangkan agenda reformasi keuangan dunia dan pengurangan ketergantungan terhadap mata uang tertentu dalam perdagangan internasional.

Namun, Sukamta mengatakan penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa langkah ini tidak hanya menjadi simbol diplomatik tanpa manfaat nyata bagi rakyat. Ia pun memberikan beberapa masukan konstruktif.

Pertama, kata Sukamta, BRICS terdiri dari negara-negara dengan profil ekonomi yang beragam. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menjadi penghambat dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi yang saling menguntungkan. 

“Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan Indonesia terutama sektor agraris dan maritim tidak terpinggirkan,” kata Sukamta lewat keterangan tertulisnya pada Senin, 13 Januari 2025. 

Kedua, terdapat risiko ketergantungan yang dapat mengurangi fleksibilitas kebijakan ekonomi nasional. Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera ini, Indonesia harus memiliki strategi untuk mempertahankan kemandirian ekonominya dan mengelola hubungan dagang yang berimbang dengan negara-negara BRICS.

Ketiga, kompleksitas diplomatik juga menjadi perhatian karena beberapa anggota BRICS memiliki agenda geopolitik yang dominan. 

“Indonesia harus memastikan bahwa keputusannya dalam aliansi ini tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan nasional,” ujar dia. “Penyesuaian kebijakan domestik untuk harmonisasi dengan standar BRICS harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi di dalam negeri.”

Anggota DPR RI asal Dapil D.I. Yogyakarta ini mengatakan, bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi ekonomi internasional, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini membawa peluang besar. Kendati demikian, Sukamta mengatakan langkah ini juga memerlukan pendekatan yang cermat untuk mengatasi tantangan yang ada. 

Sukamta mendukung langkah pemerintah menjalin hubungan internasional yang strategis dan beberapa masukan konstruktif terkait bergabungnya Indonesia ke aliansi ekonomi internasional BRICS. Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan peluang strategis untuk memperluas jaringan ekonomi dan diplomasi global. 

“Populasi penduduk besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat memainkan peran penting sebagai penyedia komoditas strategis sekaligus pasar potensial yang besar,” ujar dia. 

Pada 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil yang saat ini memegang presidensi BRICS. Sebelumnya, Indonesia mengajukan permohonan menjadi anggota BRICS dan diterima dengan konsensus oleh seluruh anggota BRICS pada 2023. Namun Indonesia memilih untuk meresmikan keanggotaannya setelah pemerintahan baru terbentuk.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan alasan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Ia mengatakan bahwa proses aksesi Indonesia ke dalam keanggotaan BRICS merupakan bagian dari diplomasi aktif di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, kata Sugiono, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia.

"Di sini, kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung,” kata Sugiono saat menyampaikan pidato dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Januari 2025. 

Ia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan perwujudan nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif dan bukan sebuah penyimpangan. 

Sebagai anggota BRICS, ucap Sugiono, Indonesia akan memastikan jembatan kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik tetap terjalin. Selain itu, Sugiono juga menyebut aktifnya keanggotaan Indonesia di dalam BRICS turut berjalan seiring dengan peran aktif kerja sama dengan negara lain seperti dalam G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP serta tahap aksesi sebagai anggota OECD.