Antisipasi Parkir Nuthuk, Sultan HB X Siap Turun Tangan

Gubernur DIY Sri Sultan HB X | Wikipedia

YOGYA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan kesiapannya turun langsung menangani persoalan parkir liar dan tarif parkir tak wajar yang kerap muncul saat musim liburan, terutama menjelang akhir tahun.

Namun, langkah itu baru akan dilakukan jika Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai sudah tidak mampu mengendalikan situasi.

Sri Sultan menegaskan, secara kewenangan penataan dan penertiban parkir berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, ia memilih tidak melangkahi otoritas yang ada, selama penanganan masih bisa dilakukan di tingkat daerah.

“Sekarang bagaimana (Pemerintah) Kota yang punya kewenangan untuk itu kan bisa ngarahkan. Karena saya nggak mau menduluin, wong itu wewenang kabupaten/kota,” ujarnya.

Meski demikian, Sultan menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam apabila praktik parkir liar dan tarif ‘nuthuk’ sudah mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga. Ia menyatakan siap turun tangan bila kondisi dinilai sudah darurat.

“Kalau Kota merasa kewalahan, ya baru saya terjuni. Kita menghargai wewenang itu, jangan terus menerobos saja. Tetapi kalau sudah sangat mengganggu dan Kota kewalahan, ya saya akan turun,” tegasnya.

Fenomena parkir liar memang menjadi persoalan berulang setiap musim liburan di Yogyakarta. Lonjakan jumlah wisatawan kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membuka lahan parkir tidak resmi dan mematok tarif di luar ketentuan.

Sri Sultan mengingatkan bahwa upaya pencegahan sebenarnya terus dilakukan melalui edukasi dan kampanye kepada pelaku usaha dan juru parkir agar tidak menaikkan harga secara sepihak.

“Kita kan selalu ada campaign. Campaign bagaimana mereka yang jualan di kota, di kabupaten, jangan naikin harga dan sebagainya. Itu selalu kita ingatkan, supaya orang yang datang itu tidak merasa dirugikan dan supaya Yogya tetap nyaman untuk dikunjungi,” ujarnya di Kompleks Kepatihan, Kamis (11/12/2025).

Namun menurut Sultan, persoalan parkir liar jauh lebih kompleks karena muncul di titik-titik yang tidak memiliki regulasi resmi, sehingga sulit dikendalikan hanya dengan imbauan. Kondisi tersebut kembali terlihat saat uji coba penerapan kawasan pedestrian penuh di Malioboro awal Desember lalu.

“Biarpun kita sekarang sudah mengidentifikasi, dengan program kemarin yang tahun depan mungkin tutup, itu kita identifikasi ada banyak parkir liar. Masalahnya kan di situ yang terjadi,” kata Sultan.

Ia menilai keberadaan parkir liar tidak hanya merugikan wisatawan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu penataan ruang publik yang sedang dibenahi pemerintah daerah. Jika dibiarkan, praktik tersebut dikhawatirkan dapat merusak citra Yogyakarta sebagai kota wisata yang ramah dan tertib.

Menjelang libur akhir tahun, Sri Sultan mendorong adanya pengawasan lebih ketat dan koordinasi lintas instansi agar praktik parkir nuthuk dan parkir liar tidak kembali menjadi keluhan utama para wisatawan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring