APBD Solo 2026 Dipangkas Pusat Rp 199 M, Walikota Respati Ardi: Layanan Publik Tetap Prioritas Utama

Walikota Respati Ardi bersama Wakil Walikota Astrid Widayani menghadiri Sidang Paripurna penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di gedung DPRD, Kamis (27/11/2025). Istimewa

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menunjukkan optimisme di tengah tekanan fiskal, setelah Walikota Respati Ardi bersama Wakil Walikota Astrid Widayani menghadiri Sidang Paripurna penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di gedung DPRD, Kamis (27/11/2025). RAPBD 2026 harus menghadapi tantangan berat berupa pengurangan belanja daerah sebesar Rp 199 miliar lebih, dipicu oleh efisiensi dari pemerintah pusat.

Mengenakan beskap biru langit sebagai simbol keyakinan, Walikota Respati Ardi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kualitas layanan publik.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tapi menata ulang prioritas agar manfaatnya tepat sasaran,” ujar Respati dalam pidatonya.

Fokus Program Krusial dan Kesehatan Mental

Pemkot Surakarta berkomitmen bahwa program-program krusial yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan warga akan tetap menjadi fokus utama. Program tersebut meliputi:

• Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM): Fokus pada gizi, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
• Peningkatan Layanan Kesehatan Mental: Penguatan psikologi klinis sebagai langkah strategis peningkatan kualitas hidup warga.

Terapkan Zero-Based Review dan Empat Pilar Strategis

Untuk menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan tidak terbuang sia-sia, Respati mengumumkan penerapan Zero-Based Review (peninjauan dari nol) dalam pengelolaan keuangan daerah. Prioritas anggaran akan dialihkan dari belanja seremonial menuju program yang berdampak langsung pada warga.

Secara umum, fokus belanja daerah APBD 2026 akan terangkum dalam empat pilar strategis:

• Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk program Rumah Siap Kerja.
• Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, termasuk
• Pembangunan UMKM Center
• Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi.

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan berbasis digital.

Walikota Respati menutup sambutannya dengan optimisme, menegaskan bahwa tekanan fiskal justru menjadi cambuk motivasi. “Tekanan fiskal bukan penghambat, melainkan tantangan yang mesti kita tunjukkan elastisitasnya bersama-sama. Dengan tata kelola yang disiplin dan kolaborasi yang solid, 2026 akan menjadi tahun penguatan fondasi pembangunan Surakarta,” tutupnya. *