8000hoki.com Data Situs server Slots Maxwin Vietnam Terpercaya Pasti Scatter Full Terus
hoki kilat slot Situs situs Slot Gacor Singapore Terbaru Pasti Win Terus
1000 Hoki Online List Login website Slots Maxwin Malaysia Terkini Mudah Jackpot Full Terus
5000 Hoki Online Agen website Slot Maxwin Singapore Terpercaya Sering Lancar Scatter Non Stop
7000 Hoki Online Data Agen situs Slots Gacor Singapore Terpercaya Mudah Lancar Jackpot Non Stop
9000hoki.com Data Akun server Slot Maxwin Philippines Terpercaya Pasti Jackpot Full Online
List ID situs Slot Gacor server Indonesia Terpercaya Gampang Lancar Menang Terus
Idagent138 Slot Anti Rungkat Terpercaya
Luckygaming138 Daftar Akun Slot Terbaik
Adugaming Daftar Slot Anti Rungkat
kiss69 Slot Maxwin
Agent188 Id Slot Anti Rungkat Terpercaya
Moto128 Id Slot Anti Rungkad Terbaik
Betplay138 Slot Game Terpercaya
Letsbet77 login Slot Maxwin Online
Portbet88 Id Slot Gacor Terbaik
Jfgaming168 Daftar Id Slot Anti Rungkad Online
MasterGaming138 Slot Terpercaya
Adagaming168 Daftar Id Slot Anti Rungkat
Kingbet189 login Slot Online
Summer138 login Slot Anti Rungkat Terpercaya
Evorabid77 login Akun Slot Maxwin Terpercaya
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Penunjukkan itu secara resmi tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 1 Tahun 2025. Prabowo meneken Kepres tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional itu pada Jumat, 3 Januari 2025 di Jakarta.
"Satuan Tugas terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, anggota pelaksana dan sekretariat," demikian bunyi Pasal 6 menjabarkan struktur Satgas dikutip dari salinan Keppres yang diterima Tempo pada Jumat, 10 Januari 2025. Dalam pasal berikutnya, para pejabat yang mengisi struktur Satgas telah ditentukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahlil sebagai ketua satgas akan dibantu enam wakil ketua satgas dari berbagai bidang. Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi dijabat oleh Rosan Roeslani yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada pula Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan dijabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Lalu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Pertanian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didapuk menjadi Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ditugaskan menjadi Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo diamanahi menjadi Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan. Prabowo juga menunjuk Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Sementara itu terdapat juga sembilan anggota satgas yang terdiri dari Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adapun pembentukan satgas dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, satgas dibuat untuk percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, terbarukan.
Menurut Pasal 3 Keppres Nomor 1 Tahun 2025, satgas memiliki sekitar 8 tugas. Salah satunya, satgas bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah untuk menindak pejabat yang dinilai menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Rekomendasi itu dalam bentuk penindakan administratif.
"Memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi," tulis huruf h pasal 3 Baleid itu.
Satgas juga diberi kewenangan mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
Satgas juga akan mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. Lalu, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.
Kemudian, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Satgas bisa melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Hendrik Yaputra berkontribusi pada penulisan artikel ini.