Banggar DPR Ingatkan Menkeu Purbaya: Penarikan Anggaran Kementerian Harus Sesuai Aturan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menarik kembali anggaran kementerian/lembaga yang belum terpakai sepenuhnya mendapat sorotan dari DPR. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan agar langkah itu dijalankan hati-hati dan tetap mengikuti ketentuan hukum.

“Ini bukan perkara memindahkan uang begitu saja. Anggaran itu sudah dibahas bersama DPR, jadi mekanismenya harus mengacu pada undang-undang,” ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Menurut Said, penyerapan anggaran yang lambat di tiap kementerian/lembaga memiliki sebab berbeda-beda. Pemerintah perlu terlebih dulu menelusuri alasan keterlambatan, mulai dari tata kelola hingga hambatan teknis lainnya. Ia menilai lebih baik Kementerian Keuangan mendorong percepatan belanja di kementerian/lembaga ketimbang buru-buru menarik kembali dana yang belum terserap. “Dorong akselerasi belanja itu lebih baik ketimbang ditarik,” ucapnya.

Sementara itu, Purbaya sebelumnya menegaskan akan turun langsung memantau kinerja penyerapan anggaran kementerian/lembaga mulai Oktober 2025 mendatang. Ia memberi tenggat waktu hingga akhir bulan itu bagi instansi yang serapannya rendah untuk memperbaiki kinerja belanjanya. Jika tidak, dana yang belum digunakan akan dialihkan ke program lain yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya sudah sampaikan, kalau sampai akhir Oktober mereka merasa tidak mampu membelanjakan, uangnya kita tarik dan kita sebarkan ke program-program yang siap,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Purbaya juga menegaskan dirinya tidak ingin ada anggaran yang mengendap tanpa manfaat. Kementerian yang memiliki porsi besar di APBN akan dipantau langsung, bahkan ia menyatakan siap membantu mengurai masalah agar serapan anggaran bisa maksimal. “Bulan depan saya akan mulai keliling kementerian yang besar, kita lihat apa yang menghambat mereka,” ujarnya.

Langkah pemerintah menarik anggaran yang menganggur ini memicu perdebatan di Senayan. Di satu sisi, DPR mendukung disiplin fiskal agar anggaran tak terbuang percuma. Namun di sisi lain, legislator meminta Menkeu memastikan mekanisme yang dipakai tidak menyalahi aturan serta tidak mengganggu program yang sedang berjalan di kementerian/lembaga. [*] Disarikan dari sumber berita media daring