3 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai tanggapan positif dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh bangsa menilai, Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun pondasi ekonomi, menjaga stabilitas nasional, serta memperkuat persatuan bangsa. Mereka sepakat bahwa penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilakukan secara arif dan objektif sebagai bagian dari penghormatan terhadap sejarah panjang perjalanan bangsa.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh proses penetapan gelar pahlawan nasional telah melalui mekanisme resmi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
“Proses penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Pemerintah tidak bertindak subjektif dalam hal ini,” ujar Prasetyo Hadi.
Ia menambahkan, masyarakat diimbau untuk menyikapi secara arif polemik yang berkembang. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan nasional bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata seorang tokoh bagi bangsa. Dalam konteks Soeharto, perannya sebagai pemimpin yang menegakkan stabilitas ekonomi dan politik menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena telah menuntaskan berbagai tanggung jawab kenegaraan dengan baik.
“MPR telah menyampaikan surat kepada Presiden yang pada intinya mempersilakan pemerintah memberikan penghargaan kepada Soeharto. Beliau telah menjalani seluruh proses hukum dan berkontribusi besar terhadap bangsa,” tegas Ahmad Muzani.
Ia menekankan bahwa pandangan ini tidak semata berdasarkan nostalgia sejarah, tetapi pada fakta objektif tentang kontribusi Soeharto dalam membangun Indonesia menjadi negara yang stabil dan berkembang. Muzani juga mengingatkan agar polemik tidak diarahkan pada kepentingan politik, melainkan pada penghargaan terhadap jasa seorang tokoh bangsa.
Dukungan serupa datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menyoroti keberhasilan Soeharto dalam program transmigrasi.
“Soeharto punya jasa besar dalam program transmigrasi yang membentuk potret kebinekaan Indonesia, termasuk di tanah Papua,” pungkas Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut bukan hanya soal pemerataan penduduk, tetapi juga upaya memperkuat integrasi nasional di daerah-daerah terpencil. Melalui program tersebut, masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai bahwa selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, stabilitas ekonomi makro berhasil terjaga.
“Di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terukur. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa beliau pantas mendapat gelar pahlawan nasional,” tambah Dave Laksono.
Menurut Dave, keberhasilan tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi nasional hingga kini. Ia berharap, pengakuan terhadap jasa Soeharto dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat persatuan dan penghargaan terhadap sejarah bangsa.
Seiring menguatnya dukungan publik, para tokoh tersebut berharap keputusan pemerintah nantinya dapat diterima secara bijak oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang telah berjasa besar bagi Republik Indonesia.
