2 hours ago
26
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan perlunya strategi penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh, terencana, dan mengutamakan pencegahan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pergeseran pendekatan ini dinilai krusial mengingat besarnya sumber daya yang selama ini dikerahkan untuk respons setelah kejadian.
“Untuk mengatasi kebakaran hutan ini, kita harus bekerja sama untuk membuat rancangan strategi penanggulangan bencana. Perlu penyusunan strategi penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh dengan kementerian/lembaga yang memiliki peran dan kewenangan terkait ini,” ujar Rachmat saat berjumpa dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Dalam keterangan tertulis Bappenas, Selasa, Rachmat mengungkapkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Hingga saat ini, BNPB telah mengerahkan 43.700 personel gabungan serta 55 armada udara untuk mendukung patroli, operasi modifikasi cuaca, dan water bombing.
Selain di enam provinsi prioritas, BNPB juga menangani karhutla yang terjadi di berbagai lokasi strategis lainnya. Titik-titik tersebut meliputi Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Gunung Ijen di Jawa Timur, hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo di Solo. Total area seluas 741,97 hektare masih dalam proses penanganan.
Data Luas Lahan Terbakar dan Enam Provinsi Prioritas
Berdasarkan paparan data BNPB, luas lahan terbakar sepanjang periode 2022–2026 mencapai 866.861,55 hektare (ha). Hingga 8 September 2026, karhutla di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi, tercatat mencapai 72.009,10 hektare. Dari jumlah tersebut, 948,87 hektare di antaranya masih dalam penanganan aktif.
“Besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan karhutla menunjukkan pentingnya menggeser pendekatan dari respons setelah kejadian menuju pencegahan dan kesiapsiagaan,” kata Kepala Bappenas.
Penguatan sistem peringatan dini, pemanfaatan teknologi, serta ketersediaan data akurat mengenai kondisi kekeringan, kelembapan lahan, dan sumber air menjadi bagian penting dari strategi ini. Tujuannya agar pemerintah dapat mengambil tindakan preventif sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan.
Untuk itu, Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa sistem penanggulangan bencana diarahkan untuk menghubungkan berbagai data krusial. Integrasi data mencakup informasi kekeringan, titik panas (hotspot), hasil verifikasi lapangan, sumber air, dan kapasitas respons agar informasi dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.
Pembagian Peran dan Pembelajaran dari Bencana
Strategi jangka panjang yang disusun perlu mencakup kebutuhan jangka pendek seperti personel, peralatan, dan anggaran, sekaligus memperkuat langkah pencegahan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pembagian peran yang jelas antar lembaga juga mutlak diperlukan agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri dan pemerintah lebih siap ketika risiko kembali terjadi.
Rachmat mengungkapkan bahwa berbagai kejadian bencana di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memberikan pembelajaran penting. Dinamika risiko menunjukkan bahwa bencana tidak lagi hadir sebagai kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Risiko dapat berkembang secara perlahan, saling berinteraksi, dan menimbulkan dampak berantai yang menjalar ke berbagai sektor pembangunan, termasuk ekonomi, infrastruktur, layanan dasar, dan penghidupan masyarakat.
Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian utama pemerintah. Pertama, memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kedua, meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem deteksi serta peringatan dini agar mampu mengidentifikasi potensi ancaman secara cepat, akurat, dan tepat waktu. Ketiga, memastikan informasi risiko dan peringatan dini dapat diterjemahkan secara efektif menjadi aksi dini yang terencana, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dan BNPB selanjutnya diarahkan untuk memastikan strategi penanggulangan bencana dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan dan aksi yang lebih terkoordinasi. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi mampu mengantisipasi dan mengurangi risikonya sejak awal.
“Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap investasi pembangunan harus mengurangi atau setidaknya tidak menciptakan risiko baru, setiap peringatan harus diikuti tindakan, setiap risiko besar harus memiliki skema pembiayaan yang siap digunakan sebelum bencana, dan setiap proses pemulihan harus menghasilkan kondisi yang lebih aman dan tangguh daripada sebelumnya,” tegas Menteri PPN.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
