Besok, Puluhan Ribu Buruh Geruduk  DPR RI untuk Sampaikan 6 Tuntutan

Presiden KSPI Said Iqbal | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aksi besar-besaran buruh kembali bakal mewarnai ibu kota. Puluhan ribu pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Presiden KSPI Said Iqbal memastikan aksi dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek akan bergabung dengan ribuan lainnya yang datang dari berbagai kota industri.

“Tidak kurang dari sepuluh ribu orang dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Jakarta akan turun. Total puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia siap menyuarakan aspirasinya,” kata Said, Rabu (27/8/2025).

Dalam aksi tersebut, buruh membawa enam tuntutan utama, di antaranya:

1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
2. Stop PHK dengan membentuk Satgas khusus.
3. Reformasi pajak perburuhan, antara lain menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, serta menghapus diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibus Law.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu 2029 agar desain sistem pemilu lebih demokratis.

Menurut Said, kenaikan upah buruh sebesar 8,5–10,5 persen dihitung berdasarkan formula resmi yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Dengan inflasi tahunan 3,26 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen, tuntutan buruh disebut masih wajar dan realistis.

Aksi Serentak di 38 Provinsi

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di 38 provinsi. Beberapa kota besar yang dipastikan ikut turun ke jalan yakni Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, hingga Gorontalo.

Gerakan itu diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Said menegaskan, aksi dilakukan secara damai untuk menyampaikan pesan agar pemerintah berpihak pada pekerja.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kompleks DPR. Jalur transportasi umum seperti TransJakarta juga akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, meminta massa tetap tertib dan tidak mengganggu aktivitas warga lain. “Kami imbau agar aksi dijalankan sesuai aturan, jangan sampai ada tindakan melanggar hukum atau merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo menyebut rekayasa transportasi umum akan bersifat situasional. “Kalau arus padat di depan DPR, rute TransJakarta bisa langsung dialihkan,” jelasnya. [*] Berbagai sumber