BPJS Kesehatan di Ujung Tanduk, Pemerintah Diminta Segera Tentukan Skema Baru

Kartu BPJS kesehatan. Joglosemarnews.com/Aris Arianto

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM —  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan hanya mampu bertahan hingga pertengahan tahun 2026 tanpa tambahan kebijakan baru dari pemerintah. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, mengingatkan bahwa nasib keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional itu kini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Perhitungan kami, sampai bulan Juni 2026 masih bisa berjalan normal. Tapi setelah itu, bila tidak ada penyesuaian, potensi defisit terbuka lebar,” ujar Kadir saat ditemui di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Kadir menjelaskan, sejauh ini BPJS Kesehatan masih mampu membayar seluruh klaim fasilitas kesehatan secara tepat waktu dan menjaga mutu layanan. Namun, ia menegaskan, kemampuan tersebut bergantung pada keberlanjutan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami menunggu keputusan Presiden. Apakah nanti akan ada kenaikan iuran atau kebijakan lain, semuanya ada di kewenangan beliau,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan proyeksi statistik, kondisi keuangan BPJS Kesehatan bisa mulai terganggu tahun depan apabila tidak dilakukan langkah korektif. “Stabilitas lembaga ini sangat bergantung pada keputusan pemerintah,” ujarnya menambahkan.

Prinsip Kehati-hatian dan Kajian Aktuaria

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian iuran harus melalui kajian mendalam dengan memperhatikan aspek aktuaria, solvabilitas, serta likuiditas dana jaminan sosial.

“Semua keputusan harus berbasis data aktuaria. Kita perlu menghitung dengan cermat rasio klaim dan beban layanan ke depan,” tutur Ghufron.

Pembahasan Masih di Tahap Awal

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas kemungkinan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Namun, ia menegaskan, pembahasan tersebut masih di tahap awal. “Ada pembahasan mengenai tarif, tapi belum final. Masih baru di permukaan. Kita tunggu dulu hasil perhitungan dari Kementerian Kesehatan,” ujar Purbaya.

Dengan kondisi ini, keberlangsungan layanan bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan masih bergantung pada kebijakan baru yang akan diambil pemerintah. Jika keputusan tak kunjung diambil, bukan hanya BPJS yang menunggu — masyarakat pun ikut menahan napas. [*] Disarikan dari sumber berita media daring