BRI Pilih Tunggu Soal Dana Rp 200 Triliun Pemerintah di Perbankan

BRI Pilih Tunggu Soal Dana Rp 200 Triliun Pemerintah di Perbankan. Foto: Dok. BRI

MAGENTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memilih bersikap menunggu terkait rencana pemerintah menempatkan dana Rp 200 triliun di perbankan nasional.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menegaskan perseroan tetap konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor produktif dan program pemberdayaan masyarakat.

Per Juni 2025, penyaluran kredit BRI tercatat tumbuh 6,0 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 1.416,6 triliun, dengan segmen UMKM mendominasi hingga 80,32 persen dari total portofolio kredit.

“BRI berkomitmen terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui penyaluran kredit secara prudent di sektor-sektor produktif maupun melalui berbagai dukungan terhadap program pemberdayaan,” ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (12/9/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah berencana memindahkan Rp 200 triliun dari total simpanan Rp 430 triliun di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan. Langkah ini, menurutnya, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang lebih luas.

“Dari Rp 430 triliun, saya pindahkan Rp 200 triliun ke sistem perbankan agar bisa menyebar di sistem dan ekonomi bisa tumbuh,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

Dana tersebut akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah di bank-bank umum. Meski tidak disalurkan langsung, Purbaya optimistis perbankan tidak akan membiarkannya mengendap. “Bank pasti punya cost, sehingga mereka akan mencari return yang lebih tinggi dari cost itu. Dari situlah kredit akan mulai tumbuh,” jelasnya.

Menurut Purbaya, sistem keuangan setahun terakhir dinilai cukup kering sehingga memperlambat perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi. “Begitu saya masuk ke Kemenkeu, saya lihat sistem finansial kita agak kering. Satu tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan antara moneter dan fiskal,” katanya.

Ia menegaskan kebijakan ini akan terus dievaluasi. “Ini percobaan pertama. Akan berlanjut sampai terlihat dampak signifikan di sistem. Saya juga akan bicara dengan Gubernur BI agar mendukung kebijakan ini,” katanya.

Purbaya menambahkan pentingnya sinergi fiskal dan moneter agar pemulihan ekonomi lebih cepat. “Biar pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, sedangkan kebijakan moneter cukup mendukung. Kalau keduanya selaras, ekonomi bisa hidup kembali. Itulah sinergi antara fiskal dan moneter,” jelasnya.