Bupati Sigit Gulirkan Serangkaian Kebijakan Prorakyat, dari Pembebasan PBB hingga Program Desa Bebas RTLH

Sigit Pamungkas, Bupati Sragen || Huri Yanto

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk terus menghadirkan kebijakan prorakyat yang mampu meringankan beban sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Sigit saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Dukuh Banaran, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Minggu (24/8/2025) malam seperti dikutip dari laman resmi Pemprov jateng.

Sejumlah program digulirkan, mulai dari pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi empat kelompok masyarakat, yaitu keluarga miskin, penyandang disabilitas, guru berpenghasilan rendah, serta para veteran.

Selain itu, bagi warga yang masih memiliki tunggakan PBB, Pemkab memberikan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan. Kebijakan khusus ini berlaku selama Agustus hingga awal September 2025.

Di sektor pendidikan, pemerintah juga menyalurkan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Sementara untuk tenaga pendidik, Pemkab menyiapkan insentif bagi guru PAUD yang disesuaikan dengan masa kerja. Insentif serupa juga diberikan bagi guru TPA, madrasah diniyah, dan pondok pesantren.

Tak berhenti di situ, Sigit menambahkan adanya program unggulan lain.

“Ada pula Program Desa Bebas RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), yang menargetkan minimal 10 desa di Sragen pada tahun 2025 dapat terbebas dari rumah tidak layak huni. Program ini menjadi langkah nyata pemkab, dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” beber Sigit.

Dari sisi infrastruktur, Pemkab Sragen juga menggelontorkan anggaran Rp92 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Proyek tersebut kini sudah berjalan, dan Sigit menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

“Tahun ini, Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran Rp92 miliar, untuk pembangunan jalan dan jembatan. Anggaran ini sudah berjalan. Mari kita kawal dan awasi bersama, supaya kualitasnya sesuai dengan standar, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sigit, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

“Kebijakan ini demi meringankan beban rakyat, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Sragen,” tegasnya. (cs)