2 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, BANTAENG -- Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, menilai capaian 50 persen penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan batu loncatan monumental dalam sejarah pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi.
Ia menyebut capaian ini harus mampu mendorong kemandirian pangan daerah. Ia menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (11/11/2025).
Tamsil juga menegaskan pentingnya memastikan nilai gizi seimbang dalam setiap menu MBG. Keberhasilan program tak semata diukur dari jumlah penerima manfaat yang kini mencapai 41,2 juta jiwa, juga dari kualitas makanan sebagai instrumen keberlanjutan layanan.
“Program ini harus direspons sebagai upaya membangun kemandirian daerah. Kabupaten seperti Bantaeng memiliki potensi besar menjadi model pelaksanaan MBG yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bertumpu pada potensi daerah,” ujar Tamsil.
Menurutnya, Bantaeng dapat menjadi contoh daerah mandiri pangan yang mampu memasok kebutuhan dapur berbasis produksi lokal.
Ia mengajak seluruh unsur daerah bergerak dalam satu orkestra pembangunan, guna mewujudkan cita-cita besar Presiden dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Dalam kunjungannya, Tamsil juga meninjau langsung SPPG yang berlokasi di Jalan Gagak, Bantaeng. Ia meninjau area dapur dan gudang penyimpanan bahan pangan, berdialog dengan pengelola SPPG dan relawan dapur.
Ia didampingi Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin, yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kabupaten Bantaeng.
Kepada pengelola dapur, Tamsil mengingatkan pentingnya penerapan sertifikasi laik higienis dan sanitasi di setiap fasilitas SPPG agar kepercayaan publik terhadap program MBG terus terjaga.
Wakil Bupati Sahabuddin menuturkan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Bantaeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pemda berkomitmen menjaga ketat kualitas bahan pangan, standar higienitas dapur, serta keterlibatan petani dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan makanan.
“Semua SPPG yang di Bantaeng sudah memiliki SLHS. Arahan Bapak Tamsil menjadi dorongan kuat bagi kami untuk menjaga konsistensi kualitas seluruh dapur MBG,” ujar Sahabuddin.
Kunjungan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta unsur TP PKK Kabupaten Bantaeng. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya integrasi data penerima manfaat serta peningkatan kolaborasi antar-OPD agar penyaluran gizi berjalan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Menutup kunjungan kerjanya, Tamsil menegaskan komitmen DPD untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan SPPG di seluruh Indonesia.
Ia berharap Bantaeng dapat menjadi model sinergi efektif antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pemenuhan gizi rakyat sekaligus mendorong kemandirian pangan lokal.
