CekFakta #287 Disinformasi Iklim di Indonesia Jadi Operasi Melemahkan Perjuangan Rakyat di Konflik Agraria

Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!

Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

Bagian ini ditulis oleh Artika Rachmi Farmita dari Tim Cek Fakta Tempo

Disinformasi Iklim di Indonesia:

Operasi Melemahkan Perjuangan Rakyat di Konflik Agraria

Sama halnya dengan disinformasi pada topik-topik seperti politik, pemilu, atau kesehatan, hoaks seputar perubahan iklim (climate change) juga berbahaya. Sebab, informasi keliru bisa mendorong kita untuk meremehkan ancaman perubahan iklim.

Menurut YouGov tahun 2019, Indonesia sendiri pernah disebut sebagai salah satu negara dengan jumlah penyangkal perubahan iklim terbanyak di dunia. Celah ini diduga dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis bahan bakar fosil untuk menyebarkan propaganda melalui media sosial. 

Dilansir Climate Action Against Disinformation (CAAD), perusahaan-perusahaan dalam laporan itu menggelontorkan setidaknya $17,6 juta untuk beriklan di Meta sampai lebih dari 700 juta views tahun lalu. Taktik yang digunakan dalam iklan beragam. Contohnya greenwashing, yakni menjual gambaran seolah-olah praktik suatu perusahaan ramah lingkungan, padahal tidak. Contoh lainnya, bahan bakar fosil dikatakan sebagai komponen penting dan bahkan ‘rendah karbon’ dari transisi energi. 

Sebaliknya, unggahan iklan di medsos sengaja menyebut tenaga angin, surya, dan kendaraan listrik sebagai teknologi yang terlalu mahal, tidak dapat diandalkan, dan berbahaya bagi lingkungan. Upaya greenwashing ini rawan semakin menjerumuskan masyarakat ke dalam narasi yang salah tentang perubahan iklim dan menggembosi upaya mitigasi ke masa yang akan datang.

Konflik Agraria malah Dilabeli Hoaks

Di sisi lain, hoaks perubahan iklim di Indonesia memiliki modus yang berbeda, yakni dengan melemahkan perjuangan rakyat dalam konflik agraria. Disinformasi perubahan iklim beralih rupa menjadi operasi siber untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam mempertahankan hak tanah mereka. 

Contoh nyata dapat dilihat dari disinformasi yang menimpa warga Rempang dan warga Torobulu yang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Warga yang melawan kesewenang-wenangan pemerintah dan pengusaha, seringkali didiskreditkan sebagai penghambat pembangunan atau penghambat kemajuan ekonomi.

Selain itu, hoaks perubahan iklim juga digunakan untuk membekingi proyek food estate di Papua. Disinformasi yang beredar justru menyatakan bahwa masyarakat Papua sepenuhnya menerima proyek tersebut. Padahal kenyataannya, banyak yang menolak karena potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak adat. 

Kita perlu waspada dengan berbagai model disinformasi ini. Sebab, hoaks–dalam bentuk apapun–bakal melemahkan suara dan hak masyarakat yang terdampak langsung oleh isu iklim. Indonesia harus bertindak secara nyata memperlambat laju suhu bumi demi generasi sekarang maupun mendatang.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Cek Fakta Pilihan

Benarkah Kandungan Minyak Babi pada Paramex, Promag, dan Vaksin COVID-19?

Video dengan durasi 55 detik yang menyatakan ada tiga obat mengandung minyak babi dan berbahaya untuk kesehatan manusia, beredar di media sosial Facebook. Dalam video itu dijelaskan ada tiga obat yang mengandung minyak babi dan berbahaya untuk kesehatan yaitu Paramex, Promag dan vaksin Covid-19. Tiga obat tersebut dapat merusak organ dan  jaringan tubuh sehingga berbahaya untuk kesehatan.

| Hasil Pemeriksaan Fakta

Humas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI, Eka Rosmala Sari, mengatakan klaim bahwa Paramex, Promag, dan vaksin COVID-19 mengandung minyak babi adalah tidak benar.   

Waktunya Trivia!

Benarkah Pidato Prabowo Subianto Menyebut akan Menghapus Dana Desa?

Sebuah video dengan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menghapus dana desa, beredar di Facebook. Konten itu memuat teks “breaking news Prabowo Sampaikan: Dana Desa Lebih Baik Distop, Sebab Kades Banyak Yang Korupsi”, serta dilengkapi dengan foto Presiden Prabowo berlatar bendera merah putih. Narator dalam video itu mengatakan tentang 10 ciri-ciri desa yang rawan penyimpangan dana desa mulai dari musyawarah desa hanya formalitas, realisasi program kerja terlambat, praktik monopoli pengadaan dan sebagainya

Ada Apa Pekan Ini?