1 day ago
12
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Penasehat CSED INDEF Abdul Hakam Naja menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Ekonomi Syariah komprehensif dan pembentukan menteri koordinator khusus untuk memperkuat tata kelola lintas lembaga. Ia menilai langkah itu penting agar ekonomi syariah bisa menjadi solusi strategis atas persoalan struktural nasional.
“Ekonomi syariah merupakan solusi strategis untuk mengatasi masalah struktural Indonesia pada 2025, seperti daya beli yang melemah, investasi tersendat, dan deindustrialisasi,” ujar Abdul Hakam Naja dalam Diskusi Publik Evaluasi Ekonomi Syariah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Rabu (15/10/2025).
Menurut Hakam, potensi kolosal sektor halal global mencapai 2,43 triliun dolar AS dan harus dimanfaatkan dengan fokus pada tiga sektor unggulan: makanan halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim. Indonesia disebut memiliki keunggulan komparatif besar untuk menguasai pasar tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah nasional masih stagnan di angka 7 persen dan ketergantungan pada impor bahan baku halal tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya terobosan kebijakan afirmatif yang lebih berani.
“Diperlukan langkah konversi dan merger perbankan secara anorganik serta penguatan industri halal domestik untuk substitusi impor,” katanya. Ia menilai kebijakan itu harus disertai dengan percepatan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) agar rantai pasok halal lebih kuat.
Hakam menegaskan, tanpa dasar hukum yang jelas, ekonomi syariah sulit berkembang cepat. “Perlu pengesahan UU Ekonomi Syariah yang komprehensif dan pembentukan Menko khusus agar koordinasi lintas lembaga berjalan efektif,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi yang kuat dan payung hukum yang pasti akan mempercepat pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada 2029. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri untuk menjaga keberlanjutan kebijakan.
“Menko khusus akan memastikan program ekonomi syariah tidak lagi tersebar dan tumpang tindih, tapi terarah dan terukur,” kata Hakam. Ia berharap tahun kedua pemerintahan Prabowo menjadi momentum penguatan kelembagaan ekonomi syariah secara menyeluruh.
