Dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny Diritik, Cak Imin Balik Tanya DPR: Apa Solusinya?

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah memastikan rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun hingga kini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih menutup rapat besaran anggaran yang bakal digelontorkan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, penggunaan APBN untuk revitalisasi Ponpes Al Khoziny dilakukan atas dasar kedaruratan. Ia menyebut keputusan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar peristiwa ambruknya bangunan pesantren tidak terulang di tempat lain.

“Kita diperintahkan Presiden agar kejadian Al Khoziny itu yang pertama dan terakhir,” ujar Dody di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski begitu, Dody belum bersedia mengungkap nilai pasti yang akan dialokasikan dari APBN. Ia meminta publik tidak hanya menyoroti kasus Al Khoziny, sebab menurutnya ada puluhan ribu pesantren lain di Indonesia yang juga perlu perhatian serupa.

“Jangan bicara Al Khoziny saja. Ada 42 ribu lebih pesantren yang kondisinya beragam dan banyak yang butuh penanganan,” ucapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PU akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengenai peningkatan infrastruktur pesantren. Dalam tahap awal, sebanyak 80 pesantren di delapan provinsi akan menjadi sampel pemeriksaan kualitas bangunan — mulai dari Jawa Barat, Banten, hingga Sulawesi Selatan.

Dody menambahkan, audit itu bukan untuk mencari kesalahan pihak pesantren, melainkan upaya membangun sistem pendidikan yang aman dan andal. “Kami ingin menemukan titik lemah agar ke depan tidak ada lagi korban,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny sudah tepat. Ia bahkan balik menantang para pengkritik kebijakan tersebut agar memberi solusi konkret bagi ribuan santri yang kini kehilangan tempat belajar.

“Kepada teman-teman yang menolak dana APBN dipakai, saya tanya balik — apa solusinya untuk 1.900 santri yang sekarang tidak punya ruang belajar?” ujar Cak Imin di kantor Kemenko PM.

Ketua Umum PKB itu menilai, negara tidak boleh tinggal diam ketika lembaga pendidikan runtuh dan menimbulkan korban jiwa. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati proses hukum atas insiden tersebut, namun bantuan darurat bagi santri harus segera dijalankan.

“Proses hukum silakan jalan. Tapi rasa aman dan nyaman dalam belajar harus dipastikan sekarang,” tegasnya.

Menurutnya, banyak pesantren selama ini bertahan secara mandiri dengan gotong royong masyarakat dan minim campur tangan pemerintah. Karena itu, langkah negara turun tangan pada situasi darurat seperti ini justru bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

“Selama ini pesantren sering tidak tersentuh APBN. Jadi ketika negara hadir, mestinya itu diapresiasi, bukan dicurigai,” katanya.

Sebelumnya, sebagian anggota DPR, termasuk Atalia Praratya dari Fraksi Golkar, menolak penggunaan dana APBN untuk merevitalisasi Ponpes Al Khoziny. Ia menilai keputusan tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa lembaga yang lalai justru diberi hadiah bantuan negara.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu. Ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.

Atalia meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar adil dan transparan. Selain itu, ia menekankan pentingnya penyelidikan tuntas untuk memastikan ada atau tidak unsur kelalaian dalam pembangunan sebelumnya.

“Kalau memang ada kesalahan konstruksi, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tuturnya.

Sebagai informasi, bangunan empat lantai Ponpes Al Khoziny roboh pada 29 September 2025. Dari 171 korban yang tercatat, 67 santri meninggal dunia, sementara 104 lainnya luka berat dan ringan. Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menaikkan status penanganan kasus itu ke tahap penyidikan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring