Dana MBG Tak Cair, SPPG di Gunungkidul dan Grobogan Disetop

Ilustrasi MBG. Ando

GUNUNGKIDUL, JOGLOSEMARNEWS.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai penopang gizi anak sekolah kini mulai goyah di lapangan. Dua dapur pelayanan gizi di Jawa Tengah dan DIY, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonosari I di Gunungkidul serta SPPG Pucang di Grobogan, terpaksa menghentikan sementara operasional akibat dana dari pusat tak kunjung cair.

Informasi penghentian itu pertama kali mencuat melalui pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan bahwa kegiatan dapur gizi Wonosari I akan diliburkan mulai Senin (13/10/2025) sampai waktu yang belum ditentukan. Dalam pesan tersebut disebutkan, SPPG kehabisan anggaran karena dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum juga turun.

“Dengan terpaksa, mulai Senin operasional diliburkan sementara hingga adanya pencairan dana,” demikian isi pengumuman yang mengatasnamakan SPPG Wonosari I.

Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf Roni Hermawan, membenarkan kabar itu. Ia menjelaskan, kendala terjadi karena adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat pusat yang menghambat proses administrasi pencairan dana.

“Sudah dua minggu belum turun. SPPG sempat bertahan dengan sisa anggaran lama, tapi sekarang benar-benar kosong,” ujarnya.

Padahal, SPPG Wonosari I dikenal sebagai salah satu dapur gizi berstandar tinggi di wilayah DIY. Lembaga tersebut  telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan menjadi tumpuan bagi distribusi makanan bergizi ke sejumlah sekolah di sekitar Wonosari.

Sementara di Kabupaten Grobogan, dapur gizi di Dusun Pucang, Kelurahan Grobogan, juga mengalami nasib serupa. Sejak Senin (6/10/2025) lalu, kegiatan produksi ribuan porsi makanan bergizi di sana berhenti total karena keterlambatan dana operasional dari BGN.

Kepala SPPG 032 Grobogan, Dyon Novan Prawira, mengaku tak lagi mampu melanjutkan aktivitas karena seluruh biaya bahan baku dan tenaga sudah tak tertutup.

“Biasanya pembayaran lancar. Tapi sudah dua pekan ini tersendat dan belum dibayar,” keluhnya.

Akibat penghentian itu, sekitar 2.900 siswa di 11 sekolah di Kecamatan Grobogan tak lagi menerima jatah makanan bergizi.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan langsung menggelar rapat evaluasi Program MBG di aula Polres Grobogan, Rabu (8/10/2025). Bupati Grobogan Setyo Hadi bersama Forkompimda dan Satgas MBG membahas langkah darurat untuk mengatasi macetnya dana.

Sekda Grobogan sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG, Anang Armunanto, mengatakan pihaknya tengah menginventarisasi seluruh persoalan agar segera dikoordinasikan dengan pusat.

“Semua keluhan dari pengelola kami catat untuk segera dicarikan solusi. Kami tidak ingin pelayanan gizi berhenti terlalu lama,” ujarnya.

Berdasarkan data Satgas MBG Grobogan hingga awal Oktober, terdapat 78 dapur gizi yang sudah terverifikasi. Dari jumlah itu, 43 masih beroperasi, sementara 35 lainnya belum bisa berjalan akibat kendala teknis maupun keuangan.

Keterlambatan pencairan dana dari pusat kini menjadi alarm serius bagi keberlanjutan program MBG yang digembar-gemborkan pemerintah. Jika tidak segera diselesaikan, ribuan anak sekolah bisa kehilangan akses terhadap makanan bergizi yang selama ini menopang kebutuhan nutrisi harian mereka.[*]  Disarikan dari sumber berita media daring