Dana Pemprov Jakarta Mengendap Belasan Triliun Rupiah di Bank, Begini Penjelasan Pramono

3 hours ago 7

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat terdapat Rp 233,96 triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Dari angka itu, dana tertinggi yang masih tersimpan di bank adalah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, yaitu mencapai Rp 14,6 triliun.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, dana yang mengendap di bank itu pasti akan dimanfaatkan oleh Pemprov Jakarta. Apalagi, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk memangkas dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dana bagi hasil (DBH), pada tahun anggaran 2026.

"Uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan. Apalagi setelah adanya pemotongan DBH, maka Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih untuk bisa membangun Jakarta," kata dia di Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Ia menyatakan, pihaknya sepakat dengan arahan Purbaya untuk memanfaatkan dana milik daerah yang mengendap di bank. Karenanya, ia bakal mempercepat proses penyerapan dana yang masih belum digunakan itu.

"Yang berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta, saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya," kata dia.

Pramono juga berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat merealisasikan rencana menyuntikkan dana untuk Bank Jakarta sebesar Rp 10 triliun. Dana itu dinilai dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Jakarta.

"Termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir yang rencananya Rp 10 triliun. Pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik," kata dia.

Sebelumnya, Purbaya mendesak pemerintah daerah di seluruh Indonesia mempercepat realisasi belanja daerah, terutama dari dana TKD yang hingga kini belum terserap optimal. Ia menegaskan tiga hal penting kepada Tim Pengelola Dana (TPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sisa anggaran yang mengendap dalam rekening pemerintah daerah tidak terus menumpuk dan menambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD.

Pertama, Purbaya meminta Pemda mengelola dana yang menumpuk di bank dengan bijak, cukup menyimpan dana secukupnya untuk kebutuhan rutin. Ia mengungkapkan masih ada Rp 233,97 triliun dana pemda yang mengendap di perbankan hingga September 2025, mayoritas berasal dari TKD.

Sementara itu, belanja daerah dari APBD justru terkontraksi 13,1 persen secara tahunan (yoy) pada periode yang sama. Realisasi belanja baru Rp 712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp 1.289,3 triliun.

“Tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diikuti secara daring, Senin (20/10/2025).

Pada kesempatan lain, Purbaya juga sempat mengungkapkan rencananya untuk mengucurkan dana ke bank daerah usai memberikan dana Rp 200 triliun ke himpunan bank milik negara (Himbara). Salah satu bank daerah yang dibidik untuk diberikan dana segar adalah Bank Jakarta, BUMD milik Pemprov Jakarta.

"Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta, saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?" kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia mengaku telah menanyakan mengenai rencana itu langsung kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menilai, Pramono telah menyetujui hal itu.

Meski begitu, ia meminta Bank Jakarta bisa memberikan kepastian agar dana yang dikucurkan itu bisa disalurkan dengan baik. Pasalnya, ia tidak ingin dana yang dikucurkan itu tidak bisa disalurkan. 

"Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh nggak bisa nyalurkan," kata Purbaya.

Ia menyatakan, pihaknya bakal segera menindaklanjuti rencana tersebut. Tak hanya untuk Bank Jakarta, pihaknya juga akan mengucurkan dana untuk satu bank daerah lainnya di Jawa Timur.

"Kalau 10 triliun, 20 triliun aja, bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain," ujar dia.

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |