Danantara Akui Opsi APBN untuk Utang Whoosh Hanya Kajian, Bukan Keputusan Final

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akhirnya buka suara menanggapi penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait usulan pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menggunakan dana APBN. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa usulan tersebut bukan keputusan final, melainkan hanya satu dari sejumlah opsi yang tengah dikaji.

Rosan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, guna mencari solusi terbaik atas kewajiban pembayaran utang kepada China Development Bank (CDB), selaku kreditor utama proyek Whoosh.
“Masalah Whoosh ini sudah saya sampaikan ke semua menteri, termasuk Pak Purbaya. Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh dan dalam evaluasi itu tentu ada beberapa opsi yang kami siapkan,” ujar Rosan saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Meski begitu, Rosan enggan membeberkan rincian dari opsi-opsi yang dimaksud. Ia hanya memastikan bahwa Danantara tengah mengkaji dengan hati-hati agar keputusan akhir yang diambil nantinya merupakan solusi paling realistis. “Begitu evaluasi selesai, kami akan finalisasi dan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek kereta cepat melalui APBN. Ia menilai Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup besar untuk melunasi kewajiban tersebut.
“Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan utang kereta cepat yang sekitar Rp 2 triliun. Jadi, tak perlu memakai APBN,” kata Purbaya usai menghadiri rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Di sisi lain, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut pihaknya kini tengah mempertimbangkan dua skema utama penyelesaian, yaitu penambahan modal (equity) atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah—praktik yang lazim dilakukan di sektor perkeretaapian di berbagai negara.

Menurut Dony, meskipun proyek Whoosh telah memberikan dampak ekonomi positif dengan jumlah penumpang harian yang kini menembus 30 ribu orang, keberlanjutan bisnis PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tetap perlu dijaga dengan skema pembiayaan yang tepat. “Tujuannya agar proyek ini tidak hanya beroperasi, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi,” ujarnya.

Sikap saling silang antara Kemenkeu dan Danantara ini memperlihatkan tarik ulur kebijakan yang masih terjadi di balik upaya penyelamatan proyek prestisius era Presiden Joko Widodo tersebut—proyek yang kini menunggu keputusan akhir di tangan Presiden Prabowo Subianto. [*] Disarikan dari sumber berita media daring