Dari Pusat Hingga Daerah, Semua ASN Diminta Bantu Korban Banjir dan Longsor Sumatra, ini Instruksi MenPANRB

Ilustrasi uang. Foto: JSNews

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah pusat meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia untuk tidak tinggal diam menyikapi rangkaian bencana alam yang menerjang sejumlah wilayah. Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta beberapa daerah lain menjadi perhatian serius, menyusul dampaknya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, secara terbuka mengimbau ASN di instansi pusat maupun pemerintah daerah agar memperkuat solidaritas dan berpartisipasi membantu para korban. Bantuan tersebut diharapkan diberikan secara ikhlas dan sukarela, baik dalam bentuk penggalangan dana, logistik, hingga dukungan tenaga sesuai kapasitas masing-masing.

Menurut Rini, ASN bukan hanya instrumen administratif negara, tetapi juga bagian dari masyarakat yang harus hadir ketika warga mengalami kesulitan. Ia menekankan bahwa kepedulian ASN diharapkan mampu meringankan beban korban bencana dan mempercepat proses penanganan di lapangan. Imbauan ini disampaikan melalui laman resmi Kementerian PANRB pada Minggu (30/11/2025).

Selain meminta partisipasi individu, pimpinan instansi juga diminta berperan aktif dengan mendorong, memfasilitasi, serta mengoordinasikan bantuan dari internal lembaga. Dengan langkah ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga penanggulangan bencana.

Dalam konteks kedisiplinan kerja, Menteri Rini menegaskan adanya fleksibilitas bagi ASN yang bertugas di wilayah terdampak. Pengecualian terhadap ketentuan kehadiran dan penyesuaian kinerja dapat diberikan, menyesuaikan kondisi lapangan. Pimpinan instansi diminta mengutamakan keselamatan pegawai, melakukan pendataan cepat terhadap ASN yang terdampak, serta menyiapkan pengaturan kerja yang adaptif agar pelayanan publik tetap berjalan.

Tidak hanya itu, ASN dari daerah sekitar bencana maupun kementerian dan lembaga terkait juga didorong untuk dimobilisasi guna mendukung penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. Mobilisasi ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan BNPB agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.

Menteri PANRB juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan unit layanan publik, terutama di daerah rawan bencana. Setiap instansi diminta memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan darurat diaktifkan, termasuk rencana kesinambungan layanan. Dengan begitu, pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, hingga bantuan sosial tetap bisa diakses masyarakat meski dalam situasi darurat.

Ketika fase tanggap darurat mulai beralih ke pemulihan, pelayanan publik diminta memberikan perlakuan khusus bagi warga terdampak. Kemudahan penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak, pelayanan prioritas kesehatan, serta akses logistik menjadi bagian penting dari upaya mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat.

Rini juga mengingatkan seluruh ASN untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia menegaskan pentingnya menjaga akurasi informasi dan tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi, agar tidak menimbulkan kepanikan atau keresahan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.

Pada kesempatan yang sama, Rini menyampaikan apresiasi kepada para ASN, tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang telah bekerja tanpa mengenal waktu di lapangan. Mereka dinilai menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan di tengah kondisi darurat.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dalam penanganan bencana. Seluruh elemen pemerintah diminta bergerak cepat untuk menyelamatkan nyawa warga serta mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak, dengan semangat gotong royong sebagai fondasi utama. Aris Arianto