Dari Simbol Kemajuan Era Jokowi Jadi Neraka Utang, Kereta Whoosh Dinego Ulang ke China

Kereta cepat Whoosh | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Proyek ambisius peninggalan Presiden Jokowi benar-benar membikin repot Presiden Prabowo sebagai penerusnya. Bagaimana tidak, utang besar dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini dikenal dengan nama Kereta Whoosh mulai menjadi beban baru yang harus ditangani pemerintah.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini turun tangan untuk mencari jalan keluar, ketika Menkeu Purbaya menolak utang tersebut jika harus ditanggung APBN.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan dua skema tengah disiapkan: menambah penyertaan modal (equity injection) atau mengambil alih penuh aset infrastruktur kereta cepat tersebut.

“Dua opsi itu sedang kita kaji. Bisa dengan menambah ekuitas atau menyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada pemerintah, sebagaimana model di sektor perkeretaapian lain,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, keberadaan Kereta Whoosh memang memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam mempercepat mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung. Bahkan, tingkat keterisian penumpang terus meningkat dan kini menembus 30 ribu orang per hari.

Namun, Dony menekankan bahwa peningkatan kinerja operasional tidak serta-merta menyelesaikan persoalan finansial. “Kita juga harus menjaga keberlanjutan KAI sebagai induk. Jadi, solusi yang kita cari bukan hanya untuk menutup defisit sementara, tapi juga menjaga keseimbangan jangka panjang,” katanya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah bernegosiasi dengan pihak China untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek tersebut. Negosiasi dilakukan dengan pemerintah dan mitra perusahaan asal China agar tercapai struktur pendanaan baru yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Ya, pembicaraan dengan pihak China sedang berjalan. Ini bukan sekadar perbaikan jangka pendek, tapi reformasi total terhadap struktur pembiayaannya,” ujar Rosan usai menghadiri Investor Daily Summit 2025, Rabu (8/10/2025).

Rosan menegaskan, pemerintah tidak ingin sekadar menambal masalah lama. Restrukturisasi kali ini diharapkan benar-benar menutup celah potensi gagal bayar (default) di masa mendatang. “Kita ingin sistem yang tidak menciptakan problem baru. Setelah restrukturisasi nanti, kita pastikan tidak ada lagi risiko seperti sebelumnya,” tegasnya.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa proses ini bisa berdampak terhadap rencana proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya. Menurutnya, proyek lanjutan itu akan ditangani secara teknis oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sambil menunggu hasil akhir negosiasi dengan mitra China.

Kini, proyek yang dulu digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi era Jokowi itu justru menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo dalam mengelola warisan infrastruktur berisiko tinggi. Siapa yang akan menanggung akhirnya—pemerintah, investor, atau rakyat—masih menunggu keputusan akhir dari meja negosiasi Beijing–Jakarta. [*] Disarikan dari sumber berita media daring