Defisit APBN 2026 Dijaga 2,68 Persen, Purbaya Target Tambahan Pajak Rp 220 Triliun

2 hours ago 5

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan defisit APBN 2026 sebesar Rp698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan strategi pengelolaan utang dilakukan secara kontrasiklus, disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

“Kalau ekonomi lagi kencang, ya harus dikurangi utangnya. Tapi kalau ekonomi butuh stimulus, ya kita kasih stimulus dari ekonomi, dan mungkin dalam hal itu akan harus menambah utang. Jadi batas-batas utang itu harusnya tidak kaku, tapi tergantung pada kondisi ekonomi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Selasa (23/9/2025).

Ia menargetkan tambahan pertumbuhan ekonomi akan langsung mendongkrak penerimaan negara.

“Kalau saya tidak salah hitung, setiap tumbuh tambahan 1 persen ekonomi, saya dapat tambahan income sekitar Rp 220 triliun atau lebih. Kalau tambah setengah persen, income saya tambah Rp110 triliun. Jadi itu yang kita kejar nanti,” ujarnya.

APBN 2026 dipatok dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan 70 dolar AS per barel, dengan target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari.

Postur APBN 2026 terdiri atas pendapatan negara Rp3.153,58 triliun, belanja Rp3.842,72 triliun, keseimbangan primer Rp89,71 triliun, dan pembiayaan Rp689,15 triliun. Dari sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka dipatok 4,44–4,96 persen, kemiskinan 6,5–7,5 persen, dan kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen.

Purbaya menegaskan disiplin fiskal tetap dijaga sesuai Maastricht Treaty.

“Rasio utang ke PDB tidak boleh di atas 60 persen. Rasio defisit ke PDB setiap tahun tidak boleh di atas 3 persen. Kita masih memegang itu dengan baik sekali walaupun keadaan seperti sekarang,” katanya.

Meski Presiden menargetkan defisit 0 persen, Purbaya menyebut pencapaiannya bergantung pada penerimaan pajak.

“Rencana itu rencana lah. Kalau tidak bisa dijalankan satu tahun, tidak apa-apa. Kita geser pelan-pelan. Tapi jelas, arah kita menuju ke sana,” ujarnya.

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |