Di Tengah Kebijakan Efisiensi Presiden, Menkeu Purbaya Janjikan Tambahan Dana Transfer Daerah di RAPBN 2026

Eks Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjadi Menteri Keuangan. Foto: dok

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah pusat memastikan akan memperkuat alokasi dana transfer ke daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Komitmen itu diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menjadi pembicara dalam forum GREAT Lecture di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Purbaya menyebut penurunan TKD dalam rancangan anggaran sebelumnya telah memicu daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berujung pada keluhan publik. “Kami bersama Komisi XI DPR akan membicarakan kembali ruang pelonggaran dana transfer ke daerah agar situasi tetap kondusif,” tuturnya. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun hadir dalam forum tersebut.

Eks Ketua Dewan Komisioner LPS itu menegaskan tambahan anggaran TKD bertujuan menjaga stabilitas daerah sehingga pemerintah daerah tidak perlu menempuh kebijakan instan yang membebani masyarakat. “Dengan begitu, pembangunan ekonomi daerah bisa berjalan lebih tenang,” ucapnya.

Kepada wartawan usai acara, Purbaya menjelaskan detail kenaikan TKD masih menunggu pembahasan dengan DPR. “Angkanya belum final,” kata dia. Berdasarkan RAPBN 2026, TKD dipatok Rp650 triliun atau turun 24,8 persen dari outlook 2025 yang sebesar Rp864,1 triliun.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemotongan TKD berisiko memicu gejolak serupa di berbagai wilayah. Ia mencontohkan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana tarif PBB-P2 melonjak hingga 250 persen dan memicu demonstrasi. “Kondisi seperti Pati ini bisa saja menjalar ke Jombang, Ponorogo, Cirebon dan daerah lainnya,” ujarnya, Ahad (16/8/2025).

Sebelumnya, kebijakan pemangkasan TKD ini juga menuai sorotan luas. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah pusat dan daerah memiliki desain belanja yang saling melengkapi. “Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.376,9 triliun untuk berbagai program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat daerah,” paparnya dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025). [*] Berbagai sumber