Disentil Menkeu Purbaya, BTN Optimistis Salurkan Kredit Rp 25 Triliun

4 hours ago 6

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tetap optimistis penempatan uang negara (PUN) sebesar Rp 25 triliun akan terserap seluruhnya pada November 2025. Keyakinan itu sejalan dengan strategi penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama perumahan rakyat yang menjadi fokus utama perseroan.

"BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp 27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp 25 triliun," ujar Direktur Utama (Dirut) BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Hingga akhir September 2025, dari total dana Rp 25 triliun milik pemerintah yang ditempatkan di BTN, sekitar Rp 10,5 triliun telah disalurkan menjadi kredit atau sudah mencapai 42 persen. Namun, Nixon mengakui, dana yang baru di-reimburse masih sebesar Rp 4,5 triliun.

"Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini," kata Nixon. Dia menegaskan, BTN siap menyalurkan seluruh dana hingga terserap 100 persen pada bulan depan.

Menurut Nixon, kekuatan likuiditas BTN yang solid serta biaya dana yang terus menurun menjadi penopang utama dalam mempercepat penyaluran kredit. Dana tersebut, sambung dia, dialokasikan untuk sektor konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat.

Meski optimistis, BTN tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko ketat dalam setiap penyaluran kredit. "Seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan," ucap Nixon.

Dia menjelaskan, lambatnya penyerapan pada tahap awal disebabkan karakter portofolio BTN yang mayoritas berupa pembiayaan perumahan, terutama KPR. Proses verifikasi dan persetujuan kredit di sektor ini relatif lebih panjang dibandingkan pembiayaan korporasi.

Mayoritas kredit BTN juga menyasar segmen ritel atau individu, dengan plafon lebih kecil dibandingkan kredit korporasi bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah per debitur. Nixon menyebut, kondisi itu membuat penyerapan dana tampak lambat meski pipeline kredit sudah siap.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyoroti rendahnya penyerapan dana pemerintah di BTN. Dia membandingkan, BTN adalah anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) yang penyerapan dananya paling rendah.

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |