Dorong Kedaulatan Energi Nasional. SKK Migas Revisi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui perubahan Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa (Juklak).

Revisi kebijakan itu bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, mendukung keterlibatan industri lokal di daerah, serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

Djoko menyatakan perubahan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam menghadapi dinamika global. "Melalui kebijakan baru ini, kami memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam pengadaan hingga nilai Rp 50 miliar," ujar Djoko dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Selasa, 26 November 2024.

Ia berharap percepatan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam PTK-007 dan Juklak terbaru ini dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis hulu migas. Langkah ini tidak hanya mendukung target produksi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan di tingkat lokal.

Kemudian, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko, mengatakan bahwa perubahan PTK-007 telah resmi ditetapkan pada 20 November 2024. Hal itu diikuti dengan pengunggahan Juklak pada 21 November 2024 dalam sistem database SKK Migas.

Satwiko juga berharap aturan baru ini bisa mendorongan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran untuk memenuhi target lifting migas nasional.

"Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat industri penunjang dalam negeri dan menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian daerah serta nasional. Percepatan realisasi investasi melalui kebijakan ini juga mendukung kegiatan eksplorasi yang sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan energi," kata Rudi.

SKK Migas juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan target produksi nasional, menciptakan kedaulatan energi, dan memastikan kontribusi sektor hulu migas terhadap kemajuan Indonesia.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa lifting minyak untuk tahun 2025 akan melebihi target APBN. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan perhitungan berdasarkan pemetaan, dan ia akan turun langsung mengontrol Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas (migas).

"Saya akan turun ke KKKS sendiri. Saya tiga bulan ini konsolidasi mapping terhadap ruang lingkup dan tata kelola kerja di kementerian," ujarnya saat ditemui di kediamannya usai melakukan pencoblosan di TPS 003, Jalan Duren Tiga Barat, Jakarta Selatan, Rabu, 27 November 2024.

Bahlil mengatakan ada beberapa cara yang akan digunakan untuk meningkatkan lifting minyak, di antaranya mengintervensi sumur-sumur yang ada dengan teknologi. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, Bahlil menyebut capital expenditure atau Capex-nya akan mahal.

"Capex nggak apa-apa. Saya katakan palingan kita akan sharing profit yang tidak maksimal. Bagi negara sekarang, yang dipikirkan bukan hanya pendapatan, tapi bagaimana lifting bisa mengurangi impor," katanya.

Selain itu, Bahlil juga akan menekankan kepada KKKS untuk segera menyusun Plan of Development (POD) untuk sumur-sumur yang sudah dieksplorasi. Menurutnya, ada sekitar 301 lapangan migas yang hingga kini belum beroperasi.

"Lapangan yang sudah dieksplorasi ada 301. Tahun kemarin, yang baru saya teken ada sekitar 50 sampai 60. Ini kita dorong," ucap Bahlil.

Bahlil juga berencana melakukan eksplorasi baru untuk meningkatkan lifting. Saat ini, ia sedang mengundang investor agar bersedia menanamkan modal di sektor minyak. "Skemanya sekarang adalah kita kasih pilihan kepada mereka (investor). Mau skema gross split, oke. Mau cost recovery, juga oke. Jadi nggak ada lagi alasan bagi mereka untuk mengatakan bahwa kita tidak kompetitif."