DPR Setop Tunjangan Rp 50 Juta dan Batasi Kunjungan Kerja, Puan Janji Pimpin Reformasi Parlemen

Ketua DPR RI, Puan Maharani | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang protes publik akhirnya memaksa DPR mencabut tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggotanya. Keputusan tersebut berlaku per 31 Agustus 2025, bersamaan dengan moratorium perjalanan dinas luar negeri dan pembatasan kunjungan kerja di dalam negeri.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai titik awal reformasi kelembagaan. Ia menyatakan, pembenahan DPR bukan sekadar respons sesaat terhadap demonstrasi, melainkan upaya serius untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

“Semua fraksi sudah sepakat menghentikan tunjangan perumahan dan menahan sementara kegiatan kunjungan kerja. Saya sendiri yang akan memimpin langsung reformasi DPR agar sesuai harapan masyarakat,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

Sejak kebijakan tunjangan Rp 50 juta mencuat ke publik, gelombang demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat terus terjadi di depan kompleks parlemen sejak 25 Agustus lalu. Tekanan jalanan itu kini menghasilkan perubahan konkret yang mulai dirasakan.

Komitmen Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa seluruh pimpinan dewan kompak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas anggota. “Bukan hanya tunjangan perumahan yang dihentikan, tapi juga perjalanan dinas luar negeri diberlakukan moratorium, dan kunjungan kerja di dalam negeri dipangkas agar lebih efisien,” jelasnya.

Dasco menyebut proses evaluasi sebenarnya sudah berjalan sebelum DPR menerima audiensi dari mahasiswa. “Tekad semua anggota dewan jelas: menjadikan peristiwa beberapa waktu lalu sebagai bahan evaluasi bersama,” ujarnya.

Pertemuan dengan Mahasiswa

Komitmen pembenahan DPR ini juga ditegaskan langsung di hadapan mahasiswa. Sehari sebelum keputusan diumumkan, pimpinan DPR menggelar dialog dengan 16 organisasi mahasiswa di Kompleks Senayan.

Dalam pertemuan itu hadir tiga Wakil Ketua DPR, yakni Dasco, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Mereka menampung aspirasi yang dibawa berbagai organisasi seperti GMNI, GMKI, HMI, KAMMI, BEM Nusantara, hingga BEM dari sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Dasco mengucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswa yang menyampaikan kritik secara langsung. “Kami terbuka dan menghargai masukan. Reformasi DPR tidak akan berhenti pada wacana,” kata politikus Gerindra itu.

Dengan dihentikannya tunjangan fantastis serta pembatasan perjalanan dinas, DPR berusaha meredam gejolak publik sekaligus membuka babak baru menuju transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. [*] Berbagai sumber