2 hours ago
16
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Anggota DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk berani menerobos sekat pembagian kewenangan administratif. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi persoalan jaringan irigasi pertanian yang hingga kini masih terbengkalai.
Desakan tersebut disampaikan Tetep di Bandung pada Kamis, bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jabar. Ia menekankan bahwa para petani tidak peduli terhadap rumitnya aturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemprov Jabar, maupun pemerintah kabupaten/kota.
"Masyarakat, rakyat, para petani khususnya, mereka tidak tahu ini kewenangan mana, ini kewenangan siapa, yang penting pokoknya ini harus selesai," kata Tetep. Ia menambahkan, petani hanya membutuhkan kepastian aliran air agar aktivitas produksi pangan tidak terganggu.
Anggaran Tersedia, Penanganan Belum Tuntas
Tetep menilai, meskipun penganggaran irigasi dalam APBD terus dialokasikan setiap tahunnya, penanganan di lapangan belum sepenuhnya tuntas. Hal ini disebabkan oleh masalah sekat kewenangan hukum yang menghambat eksekusi di lapangan.
"Alhamdulillah, setiap tahun soal irigasi dalam APBD itu sudah diperhatikan. Hanya memang belum selesai secara tuntas, tetapi sudah ada langkah maju," ujar dia.
Dorong Kolaborasi dan Libatkan CSR
Oleh karena itu, Tetep yang merupakan Ketua Fraksi PKS meminta Pemprov Jabar untuk tidak sekadar bersikap pasif menunggu respons dari pemilik wewenang. Ia mendorong Pemprov Jabar berinisiatif memimpin dan mengakselerasi kolaborasi lintas instansi, termasuk melibatkan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
"Dalam proses pembangunan ini kita tidak bisa melakukannya sendirian. Pemerintah Provinsi Jabar harus menjadi akselerator dan inisiator untuk kolaborasi," ujar Tetep.
Ancaman Alih Fungsi Lahan
Selain kendala pembagian kewenangan, pihaknya juga menyoroti ancaman alih fungsi lahan yang memicu tidak berfungsinya sejumlah infrastruktur pengairan milik daerah. Tetep mendorong Pemprov Jabar segera menyiapkan strategi pemanfaatan ulang agar aset irigasi yang terdampak alih fungsi lahan tetap memiliki nilai guna.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung pemulihan ketahanan pangan Jawa Barat. Melalui sinergi lintas pemangku kepentingan itu, Fraksi PKS berharap kendala teknis maupun kewenangan di lapangan dapat dipangkas lebih cepat, sehingga manfaat pengairan dapat langsung dirasakan masyarakat bawah.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
