10 hours ago
10
Petugas mengawasi proses bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara, Kamis (4/9/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus 23,65 miliar dolar AS sepanjang periode Januari-Juli 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat terus memperbaiki iklim usaha dengan memperkuat kepastian regulasi.
"Apa yang sebetulnya harus dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," kata Sanny dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (22/10/2025).
Menurut Sanny, ragam kebijakan baru yang muncul selama satu tahun pemerintah Presiden Prabowo sangat berpengaruh pada pengusaha, salah satunya keputusan menambah jumlah kementerian yang dianggap berdasarkan pertimbangan politik.
Menurut dia, pemecahan jumlah kementerian di kabinet berpotensi membuat sinkronisasi antara instansi kurang optimal. Hal tersebut membuat ragam kebijakan yang dikeluarkan kementerian yang baru mempengaruhi iklim usaha di Indonesia.
Dia berharap pemerintah dapat menerapkan sistem birokrasi yang baik sehingga pengusaha mendapatkan kepastian regulasi untuk menjalankan usahanya.
Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro juga berharap pemerintah dapat menjaga sistem birokrasi yang baik dari kepentingan politik.
Hal itu perlu dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.
"Maka kalau kita, Indonesia, sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, maka jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” ujar dia.
sumber : Antara
