Ekonom Indef soal Tambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Gemuk Gerakan Pasti Lamban
3 weeks ago
11
Selasa, 22 Oktober 2024 20:11 WIB
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.
Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.
Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.
Ia menambahkan bakal ada masalah tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian koordinator yang juga terkait pangan. “Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.
Iklan
Struktur kementerian koordinator juga berubah. Kementerian Keuangan yang mulanya di bawah Kemenko Perekonomian kini dilepas. Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Pada peraturan yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024 itu, Prabowo mengubah komposisi kementeriaan koordinator. Kemenko Maritim dan Investasi dihapus, sementara di sektor ekonomi ada penambahan Kementerian Koordinator, di antaranya Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono dan Kementerian Koordinator Pangan dikomandoi Zulkifli Hasan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Prancis Dukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis
5 menit lalu
Prancis Dukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis
Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Indonesia, mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Daftar Nama Utusan Khusus, Kepala Badan, dan Penasihat Presiden yang Dilantik Prabowo
20 menit lalu
Daftar Nama Utusan Khusus, Kepala Badan, dan Penasihat Presiden yang Dilantik Prabowo
Berikut ini daftar nama utusan khusus, kepala badan, staf khusus, hingga penasihat presiden. Ada Luhut Binsar hingga Raffi Ahmad.
Cerita Arif Havas Oegroseno soal Tawaran Wamenlu dari Prabowo
1 jam lalu
Cerita Arif Havas Oegroseno soal Tawaran Wamenlu dari Prabowo
Arif Havas Oegroseno mengungkap cerita soal tawaran kursi wamenlu dari Prabowo.
Prabowo Akan Lanjutkan Pembangunan IKN, Plt Kepala OIKN: 2 Tahun Bangunan Yudikatif dan Legislatif Rampung
1 jam lalu
Prabowo Akan Lanjutkan Pembangunan IKN, Plt Kepala OIKN: 2 Tahun Bangunan Yudikatif dan Legislatif Rampung
Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan target bangunan yudikatif dan legislatif
Dahnil Anzar jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Rangkap Jubir Prabowo
2 jam lalu
Dahnil Anzar jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Rangkap Jubir Prabowo
Politikus Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya menjadi juru bicara.
Sektor Pendidikan Dipegang Tiga Kementerian, Ini Saran BRIN Agar Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan
2 jam lalu
Sektor Pendidikan Dipegang Tiga Kementerian, Ini Saran BRIN Agar Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan
Pembagian Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian dinilai logis, namun ada tantangannya bila tidak dikelola dengan baik.
Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Airlangga: Koordinasi Kebijakan Fiskal Tetap Jalan
2 jam lalu
Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Airlangga: Koordinasi Kebijakan Fiskal Tetap Jalan
Airlangga Hartarto menegaskan koordinasi fiskal tetap jalan meski Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian
Mahfud Md Sebut Menteri Yusril Tak Berhak Nyatakan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
2 jam lalu
Mahfud Md Sebut Menteri Yusril Tak Berhak Nyatakan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat.
Tugas Pertama Jadi Menlu, Sugiono akan Hadiri KTT BRICS di Rusia
3 jam lalu
Tugas Pertama Jadi Menlu, Sugiono akan Hadiri KTT BRICS di Rusia
Indonesia sebelumnya mendapat ajakan untuk bergabung dengan BRICS saat KTT BRICS ke-15 dihelat di Johannesburg, Afrika Selatan
Alasan Prabowo Pecah Kementerian Koperasi dan UKM, Maman: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
3 jam lalu
Alasan Prabowo Pecah Kementerian Koperasi dan UKM, Maman: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman ungkap alasan Presiden Prabowo memecah Kemenkop UKM.
3 weeks ago
11
