Gus Yahya Tolak Hadiri Pleno Syuriyah PBNU, Sebut Upaya Pemakzulan Tak Sah

Yahya Chohlil Staquf | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketegangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU kembali memuncak. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan tidak akan menghadiri rapat pleno yang digelar Syuriyah PBNU pada Selasa (9/12/2025) malam. Forum itu disebutnya tidak memiliki dasar organisasi.

Saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Gus Yahya menyatakan bahwa kehadirannya dalam pleno bukan hal yang relevan.
“Ya buat apa (datang ke rapat pleno), tidak ada konteksnya,” ujarnya.

Menurut dia, agenda yang digagas Syuriyah PBNU untuk menunjuk penjabat (Pj) Ketua Umum tidak lebih dari langkah politik sejumlah pihak.
Gus Yahya menilai gerakan tersebut merupakan upaya untuk mengintervensi kepemimpinan PBNU di luar mekanisme resmi.
“Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU, saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa posisi mandataris tidak bisa digeser tanpa melalui muktamar.
“Bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum,” lanjutnya.

Gus Yahya optimistis bahwa konflik internal NU akan menemukan titik penyelesaian dengan tetap berpegang pada mekanisme konstitusional organisasi.
“Jalan keluarnya kan sudah jelas, yang namanya mandataris hanya bisa diberhentikan melalui Muktamar sebagai permusyawaratan tertinggi, itu nggak ada alternatif,” katanya.
Ia menambahkan, dinamika yang terjadi harus disikapi dengan tenang.
“Gini-gini kan ada proses, ada navigasi, langsung kita lakukan, sabar aja. NU ini punyanya Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tuturnya.

Latar Belakang Konflik

Ketegangan internal PBNU mengemuka setelah Syuriyah PBNU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang berisi pemberhentian Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Surat bertanggal 25 November 2025 itu diteken Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir serta Katib Aam KH Ahmad Tajul Mafatikhir.

Syuriyah juga menetapkan akan menggelar rapat pleno untuk menentukan pimpinan PBNU berikutnya. Namun, keputusan tersebut ditolak oleh jajaran Tanfidziyah yang menilai langkah itu bertentangan dengan aturan organisasi. [*] Disarikan dari sumber berita media daring