Harga Gabah Era Prabowo Bikin Petani Untung, NTP Tembus 124,36

Ilustrasi petani | dok Joglosemarnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan kenaikan harga gabah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi angin segar bagi para petani. Tak hanya menambah keuntungan hasil panen, kebijakan ini juga menumbuhkan aktivitas ekonomi baru di desa dan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

6. Makky, Peneliti dan Pakar Pangan dari Universitas Andalas, menyebut bahwa kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang kini berada di kisaran Rp6.500 per kilogram terbukti memberikan margin keuntungan yang layak bagi petani. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan petani di lapangan.

“Harga gabah kering sekarang ini betul-betul membuat petani senang. Tak perlu lagi banyak syarat, yang penting panen, gabah langsung bisa dijual dengan harga yang pantas,” ujar Makky dalam Diskusi Publik ‘1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?’ di Tamarin Hotel, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Sebagai petani aktif, Makky mengaku merasakan langsung dampak positif kebijakan tersebut. Ia menuturkan, meningkatnya harga gabah membuat petani kini mampu membayar ongkos tenaga tambahan, menyewa alat pertanian, bahkan menciptakan lapangan kerja baru di sekitar desa.

“Sekarang petani bisa sewa ojek untuk angkut gabah dari sawah ke jalan raya. Dulu mana berani, modal bertani saja pas-pasan. Sekarang ada tambahan rezeki, desa pun ikut hidup,” ujarnya.

Menurut Makky, kebijakan harga gabah yang berpihak kepada petani juga mendorong perubahan pola pikir. Petani kini lebih fokus pada produktivitas dan efisiensi waktu panen, bukan sekadar menutup biaya produksi. “Dengan kepastian harga, petani jadi lebih berorientasi pada hasil dan waktu. Ini langkah besar bagi modernisasi pertanian kita,” tambahnya.

Cerminan Kebijakan Pangan yang Berkeadilan

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri. Melalui regulasi ini, Presiden Prabowo menugaskan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk mengoordinasikan seluruh program penguatan stok dan harga beras nasional.

Salah satu hasil nyata dari kebijakan itu adalah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, dengan target pengadaan beras dalam negeri mencapai 3 juta ton. Langkah tersebut terbukti mampu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Hasil survei Litbang Kompas (10 Oktober 2025) menunjukkan 77 persen publik menilai kebijakan harga gabah era Prabowo mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, 83 persen responden menilai program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terjangkau dan berkualitas.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut keberhasilan kebijakan ini tak lepas dari arahan langsung Presiden Prabowo serta kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Kebijakan ini lahir dari sinergi superteam yang solid. Semua bergerak dengan semangat yang sama: petani sejahtera, rakyat makan beras berkualitas,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

Nilai Tukar Petani Tembus Rekor

Capaian kebijakan pangan ini juga tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini menyentuh angka 124,36 per September 2025, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut menandakan bahwa petani Indonesia kini menikmati surplus, karena pendapatan dari hasil panen jauh melebihi biaya produksi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kenaikan harga gabah merupakan langkah strategis agar petani tidak sekadar menutup ongkos produksi, tetapi juga memperoleh keuntungan yang berkeadilan.
“Harga Rp6.500 bukan sekadar angka, ini simbol keberpihakan pemerintah pada petani. Dengan margin yang wajar, semangat bertani tumbuh kembali, produksi meningkat, dan ekonomi desa ikut bergerak,” kata Amran.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan agar harga tidak jatuh di bawah HPP dan memastikan distribusi berjalan lancar.
“Stok pangan nasional tahun 2025 tercatat tertinggi sepanjang sejarah, dengan peningkatan signifikan produksi beras. Ini bukti kerja nyata pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tegasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring