3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa tim kuasa hukumnya akan memberikan surat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sehubungan dengan gugatan preperadilan yang ditempuhnya.
"Pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses praperadilan tersebut," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, praperadilan yang diajukan merupakan haknya sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam UU tentang hukum acara pidana. Selain itu, dia menegaskan bahwa kehadirannya di KPK untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan menjunjung supermasi hukum yang berkeadilan.
Gugatan praperadilan itu dilayangkan tim kuasa hukum Hasto pada Jumat, 10 Januari 2025. Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan, berkas gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto telah teregister dengan nomor perkara nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.
"PN Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025 telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK," kata Djuyamto dikonfirmasi Tempo, Jumat, 10 Januari 2025.
Djuyamto mengatakan, sidang perdana praperadilan diagendakan pada Selada, 21 Januari 2025. Ia sendiri yang akan menjadi hakimnya. "Telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto," katanya.
KPK tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus pelarian eks kader PDIP Harun Masiku. Hasto ditengarai sebagai pihak pemberi suap untuk mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, selain Hasto Kristiyanto, lembaga antirasuah juga menetapkan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Donny merupakan anggota tim hukum PDI Perjuangan.
Setyo mengatakan, keterlibatan Donny dalam kasus suap itu sebagai orang kepercayaan Hasto untuk memberikan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Tio," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024.
Setyo mengatakan, selain menyerahkan uang suap Hasto juga bekerjasama dengan Donny untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik lndonesia No.57P/HUM/2019 tanggai 5 Agustus 2019 dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU soal penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024 mengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.
Hasto Kristiyanto melobi anggota KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku
"HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk meloby anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil I Sumsel, padahal Harun dari Sulawesi Selatan," kata Setyo.
Lebih jauh, Setyo mengungkapkan, antara Hasto, Donny dan Saeful Bahri menyuap Wahyu dengan bantuan Agustina Tio Fridelina sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 pada 16 hingga 23 Desember 2019.
"Atas perbuatan tersebut, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/153/DlK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 oleh tersangka HK dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/154/DlK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 oleh tersangka DTI," kata Setyo.
Hasto jadi tersangka korupsi dan obstruction of justice
Setyo mengatakan, Hasto dan Donny melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain kasus suapnya, Hasto Kristiyanto juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice, karena membantu pelarian Harun Masiku.
"Pada 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nurhasan menelpon Harun Masiku supaya merendam HPnya dalam air dan segera melarikan diri," kata Setyo.
Dalam kasus perintangan penyidikan, Setyo mengatakan, Hasto dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
