Heboh! Surat Resmi Kop BNPB untuk Rapat Persiapan Pernikahan Anak Kepala BNPB

Instagram @tjahjagunawan

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus penyalahgunaan kop resmi lembaga untuk kepentingan pribagi, sebagaimana pernah dilakukan oleh Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto, terulang lagi.

Kali ini sorotan publik mengarah ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebuah undangan rapat persiapan pernikahan anak Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto beredar luas di media sosial. Yang membuat geger, undangan itu tercetak menggunakan kop resmi lembaga negara, lengkap dengan nomor surat layaknya agenda kedinasan.

Sejumlah pihak menilai langkah tersebut mencampuradukkan urusan pribadi dengan identitas kelembagaan negara. Simbol yang seharusnya hanya dipakai untuk aktivitas kedinasan, justru diseret ke acara keluarga.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, tak menampik perihal tersebut. Ia mengakui bahwa undangan rapat memang dikeluarkan dan ditujukan kepada panitia yang telah dibentuk. Panitia itu terdiri dari unsur internal BNPB, kolega Suharyanto dari TNI dan Polri, serta beberapa pihak eksternal.

Menurut Rustian, rapat itu dimaksudkan untuk membantu koordinasi dengan wedding organizer (WO) agar acara berjalan rapi. Ia juga menegaskan bahwa seluruh persiapan tidak menggunakan dana negara.

“Beliau memahami betul soal anggaran. Tidak ada satu rupiah pun dana negara yang dipakai,” kata Rustian, Sabtu (23/8/2025).

Meski begitu, alasan yang disampaikan tidak serta-merta meredam kritik publik. Netizen menilai penggunaan kop resmi BNPB tetap tidak etis, karena berpotensi menurunkan wibawa lembaga negara. Banyak komentar di akun Instagram resmi @bnpb_indonesia menyoroti hal itu, menegaskan pejabat publik harus mampu memisahkan batas privat dan jabatan.

Rustian berdalih penggunaan kop resmi tidak lain karena keterbatasan waktu. Kepala BNPB disebut tengah disibukkan penanganan bencana banjir, longsor, hingga karhutla, sehingga administrasi panitia pernikahan pun dibuat dengan cara paling cepat.

Namun, bagi sebagian pihak, alasan itu justru semakin menegaskan pentingnya penegasan aturan. Urusan pribadi dinilai semestinya cukup dengan surat biasa tanpa melibatkan atribut resmi negara.

BNPB sendiri menyatakan akan menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi. Pihaknya berjanji memperketat tata kelola administrasi internal agar kejadian serupa tidak berulang.

Polemik ini kembali mengingatkan publik pada kasus serupa di masa lalu, ketika sejumlah pejabat pernah ditegur karena menggunakan atribut negara untuk kepentingan keluarga. Pesannya jelas: pejabat negara dituntut hati-hati menjaga profesionalitas dan etika birokrasi.

Di era digital, sekecil apa pun pelanggaran etika bisa langsung terekam publik. Dan ketika kepercayaan publik sudah tergores, butuh waktu panjang untuk memulihkannya. [*] Berbagai sumber