(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah Indonesia menyampaikan pendekatan strategis dalam memperkuat sistem perpajakan nasional di hadapan para pemangku kepentingan kawasan Asia-Pasifik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, dalam forum perpajakan tahunan ke-16 yang digelar di Jakarta, Rabu (16/7).
Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, perang dagang, dan meningkatnya proteksionisme, Indonesia menilai perlunya respons fiskal yang adaptif dan terarah. Pemerintah pun menyiapkan lima langkah utama guna memperkokoh fondasi perpajakan nasional.
Langkah pertama mencakup kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan serta kerja sama dengan kementerian lain melalui pertukaran data. Upaya ini bertujuan menyatukan informasi ekonomi dan investasi guna mendukung kebijakan perpajakan yang lebih adil dan transparan.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat pengawasan atas transaksi ekonomi digital, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penyesuaian kebijakan tarif impor dan perluasan cakupan cukai juga menjadi bagian dari strategi, sejalan dengan dorongan hilirisasi industri serta kepentingan kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Wamenkeu menekankan bahwa perlindungan ekonomi nasional menjadi semakin penting di era deglobalisasi. Oleh karena itu, berbagai instrumen fiskal seperti bea masuk dan cukai diarahkan tidak hanya sebagai alat penerimaan, tetapi juga sebagai pendorong transformasi ekonomi.
Optimalisasi pendapatan dari kekayaan alam Indonesia menjadi prioritas keempat. Pemerintah ingin memastikan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam berkontribusi secara signifikan kepada perekonomian nasional, sebagaimana ditekankan oleh Presiden.
Sementara itu, upaya kelima mencakup penguatan sistem digital seperti Coretax, CEISA, dan SIMBARA. Sistem-sistem tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, keterpaduan data, serta transparansi administrasi perpajakan dan kepabeanan.
Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi keterlibatan aktif para peserta forum yang berasal dari kalangan pembuat kebijakan, akademisi, dan profesional di bidang perpajakan. Diharapkan pertemuan ini mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan guna menghadapi tantangan fiskal global.
Wakil Menteri mengungkapkan harapan bahwa diskusi dalam forum ini tidak hanya menghasilkan solusi teknis, tetapi juga mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan.
