Istana Panen Kritik dan Kecaman Usai Cabut ID Pers Reporter CNN Indonesia

Ilustrasi pembungkamann pers | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang kritik datang dari berbagai organisasi pers dan pegiat kebebasan media setelah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Langkah ini dinilai sebagai tindakan yang menghambat kerja jurnalistik sekaligus membatasi hak publik memperoleh informasi.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan menegaskan, tindakan itu berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers. Ia menyebut pertanyaan Diana mengenai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto masih berada dalam koridor etika jurnalistik dan berkaitan langsung dengan kepentingan publik. “Kalau jurnalis tidak boleh bertanya, bagaimana publik mendapatkan informasi?” ujarnya, Minggu (28/9/2025).

Nada serupa datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Ketua Umum PWI Akhmad Munir menyebut pencabutan kartu liputan istana atas alasan pertanyaan di luar agenda presiden tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, Pasal 4 Undang-Undang Pers dan Pasal 28F UUD 1945 jelas menjamin kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi. “Membatasi akses media sama saja menutup ruang demokrasi,” ujarnya.

Forum Pemred pun menyayangkan langkah BPMI. Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menilai negara seharusnya memastikan tak ada hambatan terhadap kerja jurnalis, terutama di lingkungan Istana yang menjadi simbol keterbukaan. Forum ini mendukung langkah redaksi CNN Indonesia yang meminta klarifikasi resmi atas penarikan ID Pers tersebut.

Kecaman juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, LBH Pers, dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Mereka menilai pencabutan ID Pers Istana sebagai bentuk intimidasi. Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim meminta BPMI mengembalikan ID Pers Diana dan meminta maaf kepada insan pers. “Kalau praktik seperti ini dibiarkan, iklim kebebasan pers kita makin mundur,” kata Irsyan. Sementara Direktur LBH Pers Mustafa Layong menegaskan kerja jurnalistik dilindungi undang-undang dan tidak boleh dihalangi pihak mana pun.

Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil bahkan menyebut langkah BPMI Istana ini sebagai ancaman serius terhadap kemerdekaan pers. “Ini bukan sekadar insiden kecil, tetapi tanda bahaya bagi demokrasi,” ujarnya. Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono menambahkan, tugas jurnalis bukan untuk menyenangkan penguasa, melainkan menjaga hak publik mendapatkan informasi.

Peristiwa pencabutan ID Pers ini bermula saat Diana Valencia mengajukan pertanyaan tentang program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025), sesaat setelah presiden tiba dari lawatan luar negeri. Prabowo sempat menanggapi pertanyaan itu dengan menyatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional. Namun tak lama kemudian BPMI memanggil Diana dan memutuskan mencabut kartu liputannya dengan alasan pertanyaan tersebut di luar konteks agenda resmi.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari mengonfirmasi bahwa seorang staf BPMI datang langsung ke kantor CNN Indonesia TV di Jakarta pada Sabtu malam untuk mengambil ID Pers Diana. “Benar, kartu pers Istana atas nama Diana diambil pada pukul 19.15 WIB,” kata Titin dalam keterangan tertulis.

Hingga kini pihak Istana belum memberi penjelasan resmi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditanya wartawan enggan menjawab detail soal pencabutan kartu pers itu dan hanya mengatakan agar publik fokus pada perbaikan program MBG. Sementara Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana belum merespons permintaan klarifikasi.

Para organisasi pers mendesak BPMI Istana segera mengembalikan ID Pers Diana serta menjamin tidak ada lagi pembatasan kerja jurnalistik di lingkungan Istana. Mereka menegaskan, menjaga kebebasan pers berarti menjaga demokrasi Indonesia tetap hidup. [*] Disarikan dari sumber berita media daring