Istana Yakin Kekosongan 2 Kursi Menteri Tak Ganggu Jalannya Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Istana Kepresidenan menegaskan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan normal meski dua posisi strategis menteri masih kosong usai reshuffle kabinet awal September 2025.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan perangkat pemerintahan tetap bekerja sebagaimana mestinya. “Semua berjalan, pejabat eselon dan wakil menteri lengkap. Tidak ada yang terganggu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurut Juri, Presiden Prabowo memiliki hak penuh untuk menunjuk figur yang akan mengisi dua jabatan tersebut. Ia meminta publik bersabar menunggu pengumuman resmi. “Tunggu saja, sabar,” katanya.

Dua posisi yang masih kosong itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Saat ini, tugas Menkopolhukam sementara dijalankan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat ad interim.

Sementara itu, Presiden Prabowo sendiri menyatakan belum akan mengungkapkan siapa nama-nama yang akan menduduki kursi tersebut. “Nanti tunggu waktunya, biar ada semangat,” kata Prabowo sambil tersenyum ketika meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025), seperti disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Reshuffle Kabinet Merah Putih yang digelar pada 8 September lalu menghasilkan sejumlah perombakan besar. Selain mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolhukam dan Dito Ariotedjo dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Presiden juga mengganti Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Perubahan lain meliputi pengangkatan Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono menggantikan Budi Arie Setiadi di Kementerian Koperasi, serta pelantikan Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menterinya. Transformasi ini menyusul perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian penuh.

Dengan skema sementara ini, pemerintah memastikan roda birokrasi tetap berjalan sembari menunggu keputusan resmi Presiden terkait pengisian dua kursi menteri yang masih lowong. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring