(Beritadaerah-Semarang) Saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (31/7), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya mengakselerasi realisasi program MBG, dengan mengoptimalkan peran SPPG di seluruh kabupaten/ kota.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, dan Kabinda. Selain itu, turut hadir 35 kepala maupun wakil kepala daerah se-kabupaten/ kota, lengkap bersama Dandim dan Kapolres masing-masing, serta jajaran OPD Provinsi Jateng yang terkait.
Disampaikan juga oleh Gubernur Luthfi bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah (Jateng) masih membutuhkan sebanyak 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, dari 2.753 unit SPPG yang dibutuhkan di 35 kabupaten/ kota, saat ini yang tersedia baru 335 unit. Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional, dengan total 335 SPPG aktif.
“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” kata Luthfi.
Luthfi meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah kabupaten/ kota, untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar.
Sementara itu, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen, atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi antara lain, Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, daerah Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara, masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.
Untuk mendukung program itu, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi, yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti Polri dan TNI.
Ditambahkan Luthfi bahwa Pemprov Jateng mendorong enam langkah strategis, pertama, pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah, dua, perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan, tiga, pendataan dan validasi sasaran program, empat, pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan, lima, monitoring pasokan bahan baku, serta enam, edukasi gizi dan kampanye antipemborosan makanan.
