JCW Endus  Adanya Kecurangan, Jalur Mutasi SPMB SMP Negeri Sleman Disorot Rawan KKN

Ilustrasi SPMB | kreasi AI

SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Jogja Corruption Watch (JCW) mengendus adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan siswa baru (SPMB) jenjang SMP Negeri di Kabupaten Sleman, khususnya lewat jalur mutasi. Praktik ini dikhawatirkan membuka celah terjadinya kolusi, nepotisme, bahkan potensi korupsi di dunia pendidikan.

Pemerhati Kebijakan Publik dari JCW, Baharuddin Kamba, menyatakan pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat soal adanya siswa yang diterima di SMP Negeri Sleman melalui jalur mutasi, padahal mereka lulusan SD Negeri yang berada di wilayah Sleman juga.

“Ini patut dipertanyakan. Kok tiba-tiba saat mau masuk SMP, muncul surat mutasi. Sementara anak-anak yang tinggal dekat sekolah, bahkan punya nilai lebih tinggi, justru tak lolos,” ujar Bahar, Kamis (3/7/2025), usai mendatangi Dinas Pendidikan Sleman.

Bahar menambahkan, semestinya jalur mutasi hanya diperuntukkan bagi siswa dari luar daerah yang orang tua atau walinya pindah tugas ke Sleman. Ia menyebut banyak pihak khawatir celah jalur mutasi dimanfaatkan sebagai “jalan pintas” bagi anak pejabat, pegawai instansi tertentu, atau pihak berkepentingan.

“Yang seharusnya sekolah anak mengikuti penempatan tugas orang tua, malah terkesan dibalik: tugas orang tua yang tiba-tiba mengikuti sekolah anak. Ini rawan sekali jadi modus untuk titipan-titipan,” jelasnya.

Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam SK Bupati Sleman Nomor 24.5/Kep.KDH/A/2025, jalur mutasi diperuntukkan bagi anak pegawai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, atau perusahaan berbadan hukum, dengan kuota hanya 5 persen dari total daya tampung sekolah. Jalur ini mensyaratkan adanya surat keputusan penugasan orang tua/wali yang pindah tugas ke Sleman atau ke DIY.

Bahar mengingatkan, tata kelola jalur mutasi di Sleman harus selaras dengan prinsip keadilan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. “SPMB ini memang online, terlihat transparan. Tapi siapa yang bisa mengawasi jalur mutasi ini kalau datanya tidak diunggah di sistem secara terbuka? Inilah yang membuat masyarakat harus lebih kritis,” tegasnya.

JCW mengaku sejauh ini belum mendesak adanya diskualifikasi siswa yang sudah diterima melalui jalur mutasi. Mengingat proses daftar ulang hingga Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah berjalan.

“Kami tidak ingin membuat anak-anak menjadi korban polemik ini. Yang kami dorong adalah perbaikan aturan supaya tak multitafsir dan rawan disalahgunakan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Sleman, Dwi Warni Yuliastuti, membenarkan jalur mutasi hanya diperbolehkan bagi siswa dari luar Sleman atau luar DIY. Ia memastikan tidak ada ketentuan jalur mutasi untuk siswa antar kecamatan, apalagi dalam satu kecamatan di Sleman.

“Kalau ada yang terjadi di lapangan, tentu akan menjadi bahan evaluasi kami. Kalau memang harus diperbaiki, maka akan kami perbaiki tahun depan,” kata Dwi Warni.

Senada, Anggota Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Lembaga Ombudsman DIY, Abdullah Abidin, menyatakan pihaknya akan melakukan pendalaman dan klarifikasi terkait laporan dugaan kecurangan jalur mutasi.

“Prinsipnya setiap kebijakan publik wajib diawasi. Kalau memang nanti terbukti ada kekeliruan atau cacat hukum, tentu akan kami rekomendasikan untuk dievaluasi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dilaporkan langsung ke Gubernur DIY,” pungkas Umbu, sapaan akrabnya.

JCW sendiri menegaskan jika tak ada perbaikan signifikan, lembaga tersebut siap melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan Sleman atau bahkan mendorong proses gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Supaya publik tahu bahwa pendidikan ini harus bebas dari KKN. Kalau tidak, keadilan bagi siswa berprestasi yang benar-benar layak masuk sekolah negeri bisa terabaikan,” tandas Bahar. [*] Berbagai sumber