JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong relawannya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode terus memicu sorotan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menolak menanggapi lebih jauh.
Saat ditemui wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025), Hasto justru menegaskan pihaknya lebih memilih membahas persoalan petani, nelayan, dan buruh ketimbang ikut menyelami isu perpanjangan dukungan politik. “Kita fokus pada persoalan rakyat,” ujarnya singkat.
Sikap irit bicara Hasto kontras dengan kritik tajam yang datang dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Menurutnya, Jokowi sebagai mantan kepala negara seharusnya mengarahkan relawannya pada penguatan integritas dan kerja substantif, bukan memperpanjang pembicaraan soal kekuasaan.
“Dengan situasi relawan belakangan ini—ada yang terjerat kasus hukum dan kehilangan jabatan—saya berharap Jokowi memerintahkan mereka memperbaiki integritas. Tapi yang muncul justru pembahasan soal dua periode Prabowo-Gibran,” kata Yunarto dalam program Kompas Petang yang diunggah KompasTV, Jumat (19/9/2025).
Ia mengaku terkejut mendengar pernyataan Jokowi yang dinilainya multitafsir. “Kalimatnya bukan sekadar mendukung pemerintahan Prabowo, tetapi pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode. Itu punya makna politis yang dalam,” imbuhnya.
Menurut Yunarto, langkah Jokowi ini mengikis harapan publik bahwa mantan presiden dua periode itu akan naik kelas menjadi negarawan. Ia bahkan membandingkan Jokowi dengan mantan Presiden SBY dan Megawati yang kini lebih sering berbicara tentang isu global ketimbang politik praktis. “Kita berharap mantan presiden bicara climate change, disrupsi teknologi, keberagaman. Bukan soal transaksi elektoral,” katanya.
Yunarto juga berpesan kepada relawan Jokowi agar tidak terus-menerus menjadi “mesin komando”. Ia mendorong agar mereka berani menyumbangkan gagasan, riset, dan advokasi kebijakan yang lebih konstruktif ketimbang sekadar mengaminkan perintah politik. “Jangan terus jadi domba yang diarahkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan bahwa arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode telah lama ia sampaikan ke para relawan, termasuk jaringan Bara JP. Menurut Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, perintah itu dimaksudkan untuk mengawal keberlanjutan program pemerintahan yang dianggap tidak cukup bila hanya satu periode.
Dalam pernyataannya, Frans menyebut amanat Jokowi itu agar Bara JP membantu mengonsolidasikan dukungan rakyat dan menyuarakan program pemerintah secara luas. “Supaya transformasi yang digagas Presiden Prabowo bisa terwujud,” katanya.
Kontroversi soal dukungan dua periode ini diperkirakan masih akan terus bergaung, terutama jelang pemilu mendatang. Bagi sebagian pihak, arahan Jokowi itu dianggap strategi politik jangka panjang. Namun bagi pengkritiknya, langkah tersebut mempertegas bahwa mantan presiden itu belum sepenuhnya melepaskan diri dari panggung kekuasaan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.