3 weeks ago
14
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie merespons kondisi politik dan keamanan sepekan terakhir. Ia mengimbau para pengurus Kadin di seluruh Indonesia untuk menjaga situasi agar kembali kondusif, salah satunya dengan membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, Polri, TNI, kampus, pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga kekuatan demokrasi.
Aksi demonstrasi yang menjurus anarkis dinilai mengganggu iklim investasi dan menghambat pemulihan ekonomi. Para pengurus Kadin mengakui unjuk rasa telah merugikan bisnis mereka dan berdampak pula pada para pekerja, termasuk pengunjuk rasa sendiri. Karena itu, Kadin menyatakan siap membantu pemerintah meredam aksi anarkis.
Menurut Anindya, komunikasi internal Kadin sudah cukup baik, namun harus diperluas ke seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.
“Kita harus menyampaikan dengan jelas bahwa dunia usaha tidak bergerak dalam ranah politik, namun memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas politik dan keamanan agar perdagangan, investasi, dan ekonomi daerah tetap hidup dan berkembang,” ujar Anindya dalam pertemuan daring dengan para wakil ketua umum koordinator (WKUK), wakil ketua umum (WKU), kepala badan, dan 38 ketua umum Kadin provinsi (Kadinda), akhir pekan lalu, dikutip Senin (1/9/2025).
Sebagian besar Kadinda menjelaskan mereka ikut membantu aparat keamanan meredam aksi unjuk rasa di wilayahnya. Selain berdialog, mereka juga menyalurkan bahan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui aparat setempat.
“Ini menandakan bahwa Kadin sudah cukup solid. Kita berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan baik dengan pemerintah, sekaligus memperkokoh konsolidasi internal yang telah kita lakukan dalam beberapa waktu terakhir ini, antara lain retret di Akmil Magelang, 8–10 Agustus 2025,” ujar Anin.
Menurutnya, Menteri Dalam Negeri menunjukkan antusiasme tinggi untuk bekerja sama dengan Kadin secara nasional, bahkan siap menyampaikan dukungan kepada Presiden. Hal ini dinilai penting, bukan hanya untuk membangun citra, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, yakni meredam potensi kericuhan serta menjaga iklim usaha tetap kondusif, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
