Kemarau Memuncak, 2 Kecamatan di Kulonprogo Sudah Minta Dropping Air Bersih

Ilustrasi krisis air bersih

KULONPROGO, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kulonprogo mulai menimbulkan dampak kekurangan air bersih. Meski tahun ini tergolong kemarau basah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan menyediakan 100 tangki air untuk program dropping.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Heri Darmawan, mengungkapkan sudah ada dua kecamatan yang melaporkan kebutuhan air bersih, yakni Kalibawang dan Samigaluh.

“Meski baru dua wilayah yang mengajukan, kami tetap menyiapkan pasokan agar distribusi bisa cepat dilakukan,” ujar Heri, Sabtu (23/8/2025).

Satu tangki berisi sekitar 5.000 liter air yang akan diangkut menggunakan armada khusus ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. Dari total 100 tangki yang disiapkan, 20 di antaranya bersumber dari APBD Kulonprogo, 30 tangki dari Dinas Sosial DIY, dan 50 tangki lainnya hasil kerja sama dengan Baznas Kulonprogo.

Heri menegaskan, program dropping air tersebut merupakan agenda rutin setiap musim kemarau. Namun jika nantinya jumlah 100 tangki tidak mencukupi, pihaknya sudah menyiapkan opsi lain dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) milik Pemkab Kulonprogo.

“Nilai BTT sekitar Rp 1,5 miliar. Tapi penggunaannya tetap mengikuti mekanisme dan hanya bisa dicairkan melalui SK Bupati. Harapannya persediaan tangki yang ada sudah mencukupi, jadi tidak perlu mengandalkan BTT,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono, menambahkan bahwa BTT memang disediakan untuk kondisi darurat, termasuk kekeringan. Namun, prosedur hukum tetap harus ditempuh sebelum dana tersebut dikeluarkan. “BTT baru bisa turun jika ada keputusan resmi dari Bupati. Jadi tidak bisa langsung digunakan begitu saja,” katanya.

Heri berharap dengan stok awal 100 tangki air bersih, kebutuhan masyarakat di wilayah rawan kekeringan dapat tertangani. “Program ini tidak hanya soal distribusi air, tapi juga bagian dari kesiapsiagaan pemerintah bersama lembaga sosial dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi,” imbuhnya. [*] Berbagai sumber