1 hour ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinkronisasi data kewilayahan untuk mendukung pelaksanaan program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih. Identitas wilayah yang jelas dinilai menjadi kunci penargetan program dan efisiensi pembinaan koperasi di tingkat kecamatan.
Untuk memperkuat akurasi data tersebut, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menggelar rapat koordinasi fasilitasi pemenuhan data kewilayahan pada pertengahan November. Kegiatan ini melibatkan perwakilan kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD, serta pemerintah daerah dari 38 provinsi. Pembahasan mencakup sinkronisasi data rupa bumi, batas daerah, pendataan pulau, dan pemanfaatan kode Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali mengatakan, data kewilayahan yang terverifikasi menjadi prasyarat bagi keberhasilan program ekonomi kerakyatan. “Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan,” ujar Safrizal dalam siaran pers, Senin (1/12/2025).
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah komitmen, mulai dari percepatan validasi data toponimi dan batas daerah hingga penguatan pemanfaatan sistem informasi geografis. Peserta juga mendorong integrasi data lintas sektor untuk mendukung kebutuhan pembinaan koperasi. Pembentukan tim kerja terpadu disepakati untuk memastikan data kewilayahan terhubung dengan data kependudukan dan sektoral lainnya.
Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah menekankan perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan koperasi desa dan kelurahan dapat beroperasi secara berkelanjutan. “Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dapat mendukung kepastian lokasi atau wilayah Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Penguatan data kewilayahan diharapkan meningkatkan efektivitas program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Integrasi data yang lebih baik dinilai memungkinkan pemetaan sasaran program dilakukan secara lebih presisi.
