JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kementerian Keuangan mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat penyerapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disiapkan sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hingga awal Oktober, realisasi anggaran baru mencapai Rp 20,6 triliun atau sekitar 29 persen dari total pagu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan dana agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Kalau sudah disiapkan Rp 71 triliun tapi penyerapannya rendah, itu berarti kegiatan di lapangan belum maksimal. Sayang sekali kalau tidak terlaksana sepenuhnya,” ujar Suahasil di sela konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Ia menyebut, pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Namun hingga 3 Oktober 2025, jumlah penerima baru mencapai 31,2 juta orang.
“Distribusinya sudah mulai merata di berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatera dengan 6,6 juta penerima hingga Jawa dan Kalimantan,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan terus memantau kinerja penyerapan dana MBG hingga akhir tahun.
“Program ini bagus dan harusnya bisa berjalan lebih optimal. Oktober ini akan kami evaluasi, apakah serapan Rp 71 triliun bisa tercapai atau tidak,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Selasa (14/10/2025).
Terkait pengembalian dana yang sebelumnya diberitakan sebesar Rp 70 triliun, Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut bukan berasal dari pagu APBN 2025, melainkan dari cadangan Rp 100 triliun yang diajukan BGN namun belum dicairkan.
“Dana Rp 100 triliun itu sebenarnya belum masuk ke APBN, jadi bukan dikembalikan dalam arti uangnya sudah dipegang. Itu baru pengajuan tambahan yang belum kami alokasikan,” tegasnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto mengenai proyeksi serapan anggaran MBG tahun ini. Dari total dana Rp 171 triliun yang disiapkan (gabungan pagu Rp 71 triliun dan cadangan Rp 100 triliun), BGN memperkirakan hanya sekitar Rp 99 triliun yang dapat terealisasi.
“Dana standby sekitar Rp 70 triliun kami kembalikan kepada Presiden karena kemungkinan besar tidak terserap tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, kendala utama berada pada fase penyaluran di lapangan yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar distribusi bantuan makanan bergizi benar-benar tepat sasaran.
Menatap tahun depan, Dadan menyebut dukungan pemerintah untuk program MBG akan meningkat signifikan. “Untuk tahun 2026, BGN mendapat kepercayaan mengelola Rp 268 triliun. Itu menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet,” katanya.
Dengan penguatan anggaran tersebut, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu menjadi tulang punggung peningkatan kualitas gizi masyarakat, sekaligus penopang kesejahteraan anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.