Kemenkumham Maluku Utara Dukung Perlindungan HKI Batik Fagogoru

4 hours ago 14

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) gencar mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi organisasi dan pemerintah daerah di Maluku Utara. Sertifikat HKI untuk Batik Fagogoru telah diterbitkan sebagai bagian dari upaya ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyatakan apresiasinya terhadap sinergi dengan Pemkab Halmahera Tengah. Kerja sama ini bertujuan mempercepat pendaftaran kekayaan intelektual daerah dan organisasi, memperkuat ekonomi kreatif, serta melindungi identitas budaya lokal.

"Setiap karya cipta dan produk daerah adalah kekayaan bangsa yang harus dilindungi. Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen mendampingi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar memahami pentingnya perlindungan HKI," ujar Argap.

Perlindungan Kekayaan Intelektual di Maluku Utara

Kanwil Kemenkum Malut berencana mendata potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di seluruh Maluku Utara, termasuk merek-merek kolektif dan karya budaya tradisional. Ini adalah langkah strategis untuk menyusun program pembinaan dan promosi HKI.

Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa pihaknya terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual serta mendukung ekonomi kreatif daerah.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Halmahera Tengah, Marsuni HI. Muhammad, menambahkan bahwa Tim Bidang KI Kanwil memberikan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran HKI melalui laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (dgip.go.id).

Pendampingan tersebut mencakup pembuatan akun pengguna, penjelasan alur permohonan, penyusunan dokumen pendukung, serta tata cara verifikasi administrasi.

Hasil Koordinasi dan Fasilitasi

Hasil dari koordinasi ini adalah terbitnya sertifikat HKI untuk karya kreatif khas Halmahera Tengah, seperti Batik Tari Lalayon, Batik Wlongsili, Batik Insan Fagogoru, dan lain-lain. Beberapa merek kolektif, seperti Munara Jaya Fagogoru dan Were Bagea Sagu, masih dalam proses pendaftaran.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut berperan aktif dalam mendorong kolaborasi lintas instansi guna memperkuat perlindungan hukum bagi produk lokal. Fasilitasi ini juga mendukung pelaku ekonomi kreatif untuk menyadari pentingnya pendaftaran HKI sebagai langkah strategis dalam melindungi aset intelektual dan meningkatkan daya saing produk.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |