TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim 39 pelajar SMP 'bermasalah' ke Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta. Ia mengklaim, pengiriman sebagai sarana pembinaan karakter itu, berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar.
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar," kata Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu, 3 Mei 2025, seperti dikutip Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para pelajar tersebut sebelumnya terlibat tawuran, merokok hingga menyalahgunakan obat terlarang atau narkoba. Dedi menyatakan, pengiriman ke Purwakarta itu sudah mendapat persetujuan orang tua masing-masing.
Namun upaya Dedi memberi pelajaran tersebut, melahirkan pro dan kontra.
Menurut Dedi, banyak orang tua yang sudah mendaftar ingin mengirimkan anaknya mengikuti pendidikan karakter seperti itu.
Pihak yang menentangnya bersuara lantang. Bahkan Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) bahkan sampai minta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menghentikan langkah Dedi Mulyadi itu.
Menurut aliansi anti-kekerasan terhadap anak ini, pendidikan disiplin ala militer bukan untuk anak. Kebijakan itu justru dinilai bertolak belakang dengan kepentingan semula yang ingin mendepankan kepentingan anak.
“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional,” tutur Aliansi PKTA, dikutip dari keterangan resmi pada Ahad, 4 Mei 2025.
Lebih jauh aliansi ini mengatakan, bercermin dari fenomena panjang kekerasan aparat, maka pengiriman anak untuk didisiplinkan di barak seharusnya tidak dilakukan. Mereka menyinggung catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyatakan pada periode Oktober 2023 sampai dengan September 2024 terdapat 64 peristiwa kekerasan TNI terhadap warga sipil
Menteri HAM: Bukan Hukuman Fisik
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak bermasalah untuk dididik ke barak militer tidak menyalahi standar HAM. Menurut dia, kebijakan Dedi Mulyadi itu bagian dari pendidikan pembentukan karakter.
"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment (hukuman fisik). Maka tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis pada Senin, 5 Mei 2025
Dia mengatakan, corporal punishment merupakan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit pada anak sebagai bentuk hukuman. Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer tidak tergolong corporal punishment tersebut.
Ia lantas menyebutkan bentuk corporal punishment bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Hal ini kontroversial karena dampaknya yang negatif pada kesehatan fisik dan mental anak.
Pigai menilai kebijakan Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM tidak termasuk ke dalam kategori hukuman fisik.
Menurut dia, sepanjang pendidikan itu menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai, hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.
Akan Diperluas sampai SLTA dan Remaja
Dedi Mulyadi mengatakan, pelatihan itu akan berlangsung sepekan.
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi.
Dikatakan pula oleh Dedi bahwa program kedisiplinan ini diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya menekan angka kenakalan remaja.
Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
Melalui program itu, menurut Dedi, pelajar akan mendapatkan sejumlah materi tambahan dari berbagai unsur sebagai bagian dari pembinaan menyeluruh dalam membentuk karakter yang kuat dan positif.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, KDM menyaksikan kegiatan program kedisiplinan bagi 39 orang pelajar tingkat SMP di Purwakarta.
Selain menyaksikan langsung latihan baris-berbaris, gubernur juga memastikan kecukupan gizi peserta dengan mengecek makanan peserta.
