Kepala BGN Sebut Kembalikan Rp 70 Triliun, Menkeu: Klaimnya Tak Sesuai Realita Anggaran

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewo / Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut telah mengembalikan Rp 70 triliun anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden Prabowo Subianto akhirnya diklarifikasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu menegaskan bahwa dana sebesar itu sejatinya belum pernah ada dalam sistem anggaran negara.

“Yang saya tahu, dia bilang mengembalikan Rp 100 triliun dari anggaran yang sempat dia minta, tapi itu belum dianggarkan secara resmi. Jadi sebenarnya uangnya belum ada,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Aula Mezzanine, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menuturkan, hingga kini Kementerian Keuangan baru mencatat satu pos resmi untuk program MBG, yakni sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Dari jumlah itu, realisasi hingga awal Oktober baru mencapai 29 persen atau sekitar Rp 20,6 triliun.

“Yang sedang kita awasi itu justru yang Rp 71 triliun — anggaran yang memang sudah disahkan dan disalurkan. Kita lihat nanti sampai akhir tahun seperti apa penyerapan dan efektivitasnya,” ujar Purbaya.

Mantan Wakil Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menambahkan, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program prioritas tersebut, terutama setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Menurutnya, kinerja BGN dalam menyalurkan anggaran akan menjadi penentu bagi keputusan pemerintah apakah akan menambah atau justru memangkas pagu tahun depan.

“Kalau serapannya bagus dan manfaatnya nyata, tentu bisa kita dukung lebih besar. Tapi kalau tidak optimal, ya akan kita evaluasi,” tegas Purbaya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyampaikan bahwa dari total anggaran yang dikelola lembaganya tahun ini, sebesar Rp 70 triliun dikembalikan ke Presiden karena berpotensi tidak terserap. Ia juga menyebut adanya dana standby tambahan sebesar Rp 100 triliun yang disiapkan bila program membutuhkan perluasan.

“Tahun ini BGN menerima alokasi Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan ke Presiden karena tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan saat menghadiri konsolidasi regional di Bogor, Senin (13/10/2025).

Meski demikian, keterangan itu justru memicu kebingungan publik lantaran jumlah yang disebut jauh melampaui angka resmi dalam APBN. Menkeu pun menegaskan kembali bahwa klaim pengembalian dana tersebut tidak merefleksikan kondisi riil kas negara.

Untuk tahun anggaran 2026, Dadan menyebut BGN akan mendapatkan peningkatan signifikan dengan total alokasi mencapai Rp 268 triliun, ditambah dana cadangan Rp 67 triliun. Totalnya, dukungan APBN untuk program MBG tahun depan bisa mencapai Rp 335 triliun — menjadikan BGN salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.

“Dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang, kebutuhan operasional kami per hari sekitar Rp 1,2 triliun. Bagi lembaga lain mungkin itu setara dengan anggaran satu tahun, tapi bagi BGN, itu kebutuhan harian,” ujar Dadan.

Meski demikian, pemerintah pusat memastikan seluruh penggunaan dana tersebut akan diawasi ketat agar transparan dan tepat sasaran. “Fokus kita bukan hanya serapan, tapi juga manfaat dan akuntabilitasnya,” tutup Purbaya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring