TEMPO.CO, Jakarta - Retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, akan dibiayai secara cost sharing atau dengan sistem pembagian biaya. Salah satu sumber pembiayaannya adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Setiap kepala daerah harus menyetor biaya akomodasi dan konsumsi untuk orientasi selama satu pekan itu sebesar Rp 2.750.000 x 8 hari. Jika dikalkulasikan, maka masing-masing kepala daerah akan menghabiskan Rp 22 juta untuk retret di Akmil Magelang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wali Kota Sukabumi terpilih Ayep Zaki membenarkan ada dana pemerintah kota yang disiapkan jika harus membayar biaya retret. Ia mengatakan uang untuk retret disiapkan oleh bagian umum pemerintah kota. “Iya, dari protokol yang mengaturnya,” kata dia kepada Tempo pada Kamis, 13 Februari 2025.
Tempo sebelumnya melihat salinan dokumen Kementerian Dalam Negeri yang tersebar. Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ/ Tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, menyebutkan, ada dua sumber pembiayaan retret.
Pertama adalah DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 mencakup biaya penyelenggaraan dan orientasi. Kedua adalah dana APBD, yang mencakup akomodasi dan konsumsi, transportasi, pakaian, dan obat-obatan.
Sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025. Jumlah yang hadir lebih rendah dari 505 kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dan dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025.
Peserta retret lebih sedikit karena tidak menyertakan dua wilayah karena pilkada ulang setelah calon tunggal kalah dari kotak kosong. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Di samping itu, 22 kepala daerah Aceh tidak akan mengikuti retret karena jadwal dan teknis pelantikan berbeda dari kepala daerah lain. Khusus untuk Provinsi Aceh, pelantikan akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Tempo belum mendapat keterangan terkini dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya soal biaya retret di Akmil Magelang. Dia belum menjawab pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan.
Dalam keterangan sebelumnya, Bima mengklaim pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang nanti tidak akan boros anggaran karena fasilitas yang akan digunakan berasal dari pembekalan menteri sebelumnya. Mantan wali kota Bogor periode 2019-2024 ini juga mengatakan fasilitas untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sudah siap untuk digunakan. “Semua sudah siap. Tinggal pengaturan kursi di ruang 2 kelas saja. Air, listrik, tempat tidur semua siap,” kata dia. Politikus Partai Amanat Nasional ini telah meninjau langsung lokasi titik kumpul kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Ahad.
Bima mengatakan lokasi-lokasi yang ditinjaunya selama kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta hanyalah opsi untuk titik kumpul saja. “Itu lokasi titik kumpul saja yang masih ada opsi. Lokasi pembekalan selama 7 hari di Akmil, sudah dipastikan,” ujarnya.
Adapun materi yang akan disampaikan dalam retreat kepala daerah di antaranya terdiri dari tiga hal. Pertama, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah; kedua, program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri terkait; serta ketiga, pembekalan dari Lemhannas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi.
Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini.