2 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — KH Anwar Iskandar resmi terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Periode 2025–2030. Dalam pidato usai penetapannya sebagai ketua umum, Kiai Anwar juga menyoroti pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkaran modern.
"Ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh ulama tapi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah tapi tidak bisa dilakukan oleh ulama. Oleh karena itu, sinergitas menjadi kewajiban kita semua,” kata Kiai Anwar, Sabtu (22/11/2025)
Kiai Anwar menyebut korupsi, judi online, serta narkotika dan psikotropika sebagai ancaman utama. Dia menegaskan, pemberantasan korupsi, pemberantasan judi online, hingga pemberantasan narkotika dan psikotropika adalah nahi munkar yang hanya mampu dilakukan oleh pemerintah karena ia punya alat, punya polisi, punya kejaksaan, punya KPK.
Menguatkan pernyataan itu, Kiai Anwar mengingatkan prinsip hadits Nabi Muhammad SAW dalam Al-Arbain An-Nawawiyah. Dari Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” (HR Imam Muslim)
Kiai Anwar juga menyinggung kemungkaran moral seperti perzinaan dan LGBT sebagai bagian dari masalah besar yang perlu dicegah bersama. Kiai Anwar menegaskan, meski pemerintah memiliki peran utama dalam pencegahan kemungkaran, ulama tetap memiliki kewajiban untuk menasihati dan membimbing umat secara santun.
Kiai Anwar menyampaikan bahwa MUI akan berdiri bersama pemerintah selama kebijakan yang dijalankan menyentuh kemaslahatan masyarakat dan pemberantasan kemungkaran struktural.
"Program mensejahterakan rakyat itu Islami. Program memberantas korupsi itu juga islami. Kalau sudah begitu, kita tidak ragu untuk bersama pemerintah,” katanya, dikutip dari laman MUI Digital.
